haido city

Minggu, 02 Mei 2010

atu-Surya- Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kota Batu, menangih janji Pemkot Batu untuk segera membuatkan lokasi berjualan baru untuk mereka. Sebab, mereka tak ingin kena gusur setelah pembangunan Alun-alun dilakukan.

“Kami ingin Pemkot Batu segera memastikan investor yang akan membangunkan rumah toko (ruko) untuk kami berjualan nanti. Kalau diulur terus, bisa-bisa saat pembangunan Alun-Alun selesai, kami digusur tanpa ada tempat lain,” ungkap H Brudin, Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Kota Batu, Minggu (28/2).

Ketakutan para PKL Alun-Alun ini beralasan karena hingga hari ini tak ada kepastian dari Pemkot Batu terkait investor yang ditunjuk untuk membangun kawasan ruko untuk PKL. Padahal pembangunan Alun-Alun dilakukan 2-3 bulan mendatang.
“Pada pertemuan kami dengan pemkot sebelumnya, Pemkot sudah mengusulkan investor dari Malang untuk menyiapkan lahan PKL yang permanen berupa ruko berlantai satu. Namun kini tak ada kabarnya lagi,” bebernya.

Para PKL ini juga tak ingin direlokasi keluar dari kawasan sekitar Alun-Alun. Mereka menginginkan ditempatkan di Jl Sudiro yang memiliki luas sekitar 4,5 hektare. “Jika akhir bulan Maret ini tidak ada kabar, kami akan mencari investor dari Surabaya,” tandasnya.

Susetya Herawan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Batu, mengaku Pemkot Batu saat ini sedang menggelar lelang barang dan jasa untuk proyek pembangunan kawasan alun-alun Kota Batu. Termasuk di dalamnya relokasi untuk 480 PKL yang ada di kawasan alun-alun Kota Batu, seperti Jl Sudiro, Jl Kartini hingga sekitar gedung olahraga Ganesha. “Tetapi jika tak ada investor yang tertarik, untuk sementara para PKL akan dipusatkan di Stadion Brantas,” ungkap Susetya.rea

MalangRaya.info – Batu-Surya- Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kota Batu, menangih janji Pemkot Batu untuk segera membuatkan lokasi berjualan baru untuk mereka. Sebab, mereka tak ingin kena gusur setelah pembangunan Alun-alun dilakukan.
Kami ingin Pemkot Batu segera memastikan investor yang akan membangunkan rumah toko (ruko) untuk kami berjualan nanti. Kalau diulur terus, bisa-bisa saat pembangunan Alun-Alun [...]
Sumber: surya

* pkl malang
* alun alun malang
* PEDAGANG KAKI LIMA MALANG
* data angka kematian ibu di kabupaten gresik
* pedagang kaki lima DI MALANG
* pedagang kaki lima di kota malang
* pedagang kaki lima di kota gresik
* malang raya surya 1 maret 2010
* lokasi jalan alun alun batu malang
* FOTO pedagang kaki lima di Kota Malang
* ALUN-ALUN BATU MALANG
* alun - alun malang

SMPK Petra 3 Juara Umum KIC 2010 - Info Malang Raya | malangraya.info

SURYA Online - » PKL Alun-Alun Batu Tagih Janji. SMPK Petra 3 Juara Umum KIC 2010 · Warga 'Digiring' Pilah Sampah Disediakan 150 Gerobak Khusus. Berita Terakhir Dikirim. Nggak Ngomong Apa-apa · Pelajar SMP Digilir Empat Pria Dikoordinir .. »
PKL Alun-Alun Batu Tagih Janji - Info Malang Raya | malangraya.info

MalangRaya.info - Batu-Surya- Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kota Batu, menangih janji Pemkot Batu untuk segera membuatkan lokasi berjualan. .. »
SURYA Online » PKL Alun-Alun Batu Tagih Janji

Batu-Surya- Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kota Batu, menangih janji Pemkot Batu untuk segera membuatkan lokasi berjualan baru untuk mereka. Sebab, mereka tak ingin kena gusur setelah pembangunan Alun-alun dilakukan. .

PEMKOT MALANG TERTIBKAN PKL DI PASAR GADANG
Wednesday, 18 November 2009 03:57 -
Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, melakukan penertiban sejumlah Pedagang Kaki
Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Pasar Gadang.
Malang, 17/11 (Antara/FINROLL News) - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, Selasa,
melakukan penertiban sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Pasar
Gadang.
Penertiban dilakukan untuk memperlancar pengoperasian terminal baru, yakni terminal Hamid
Rusdi yang direncanakan beroperasi mulai Rabu (18/11).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Drs Pait Al Wiyono mengatakan, sebelum dilakukan
penertiban, pihaknya telah melakukan sosialisasi beberapa waktu yang lalu, termasuk kepada
para pedagang yang ada di Pasar Induk Gadang (PIG).
Melalui penertiban ini, maka seluruh angkutan kota yang sebelumnya berhenti terakhir di
terminal Gadang, mulai Rabu pukul 06.00 WIB, akan masuk ke terminal Hamid Rusdi.
Ia menambahkan, pemkot telah berkoordinasi dengan Dinas Pasar, untuk membersihkan PKL
yang ada di sekitar pasar Gadang. Meski tidak sampai terjadi penolakan, namun sekitar 70
petugas gabungan disiagakan.
"Keberadaan pasar ini, menjadi perhatian yang sangat serius, sebab akan menjadi salah satu
kendala kemacetan karena pasar ini berada di jalur menuju kawasan terminal Hamid Rusdi,"
katanya.
Sementara itu, Sekretrasi Komisi A DPRD Kota Malang, Nurudin Huda, meminta Pemkot
Malang bisa menempatkan pedagang yang terkena penertiban di area yang lebih luas.
Sedangkan lokasi yang paling ideal, menurutnya, yakni kawasan Arjowinangun Selatan yang
dinilai memiliki tempat yang lebih nyaman.***3*** (T
1 / 1

Memanusiakan para pedagang kaki lima PDF Print E-mail
Berita - Media Massa
Written by Sugianto
Wednesday, 02 September 2009 10:17

Pedagang kaki lima (PKL) di beberapa kota besar identik dengan masalah kemacetan arus lalu lintas, karena PKL memanfaatkan kelompok pedagang itu memanfaatkan trotoar sebagai media berdagang.

Kelompok ini pun kerap diusir dan dikejar petugas karena mempergunakan lahan bisnis tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan.

Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi mereka karena menyediakan harga lebih miring. Lihat saja, bagi mereka yang berpendapatan cekak pedagang kaki lima adalah pilihan.

Hal ini membuat pembersihan usaha mikro itu di lokasi-lokasi strategis menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial. Setiap hari mereka ulet berjuang untuk menghidupi keluarga, sembari kucing-kucingan dengan aparat. Akankah perjuangan itu harus dilalui sepanjang hari, minggu, bulan, bahkan sampai bertahun-tahun?

Akhir-akhir ini berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta mulai memberi perhatian bagi kelangsungan bisnis pedagang kaki lima, salah satunya Kementerian negara Koperasi dan UKM.

Ikhwan Asrin, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan PKL dalam visi instansi itu adalah pengusaha tangguh yang harus dihargai.

"Mereka harus dihargai karena perjuangannya luar biasa. Tidak pernah menerima permodalan dari pemerintah maupun perbankan, akan tetapi bisa survive," tegas Ikhwan.

Sebagai penghargaan untukmereka, kata-kata pedagang kaki lima dihilangkan dari kamusnya, diganti pedagang kreatif lapangan, karena sebutan pedagang kaki lima telah menurunkan derajat pebisnis mandiri.

Kelompok itu justru mampu menciptakan lapangan kerja dan penyumbang retribusi bagi pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi telah menginstruksikan penggantian istilah itu kepada pimpinan dinas terkait maupun kabupaten/kota.

"Jika PKL diarahkan dan dibina serta diberdayakan, dampaknya terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat dahsyat," katanya. Berdasarkan data Asosiasi Pedagang Pasar se-Indonesia (ASPPSI) jumlah pedagang mikro ini mencapai 11 juta orang.

Penyediaan lahan

Selain pengubahan istilah, pejabat daerah juga diminta menyediakan lahan bagi mereka. Dampak jangka panjangnya menampung tenaga kerja tambahan nonformal sebagai tenaga lepas ataupun menambah pendapatan asli daerah dari retribusi PKL dan parkir.

"Jika PKL diarahkan dan dibina serta diberdayakan, dampaknya terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat dahsyat."

Program semacam ini mulai dilaksanakan di Sumbar. Untuk ketertiban dan mencuatkan kesan profesional, pemerintah setempat meregistrasi calon-calon pedagang yang akan menempati areal baru.

Sementara itu, Koperasi Properti Usaha Kecil Menengah Indonesia

(Kopukmi) di Pusat Grosir Cililitan (PGC) mengorganisasikan 130 PKL di sekitar bekas Gedung Ramayana Blok M untuk menempati lantai dasar WRS Bazar Center, nama baru Ramayana.

Kelompok itu sebelumnya berkeliaran, kini tertib di lantai tanpa fasilitas pendingin ruangan. Namun, Kopukmi belum menggunakan pedagang kreatif lapangan.

Rizal Mulyana, Ketua Kopukmi dan juga Direktur Operasional PT Wahana Rezeki Semesta (WRS), menuturkan lokasi bagi pedagang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial koperasi dan perusahaannya.

"Kami berupaya membuktikan bahwa mereka adalah pengusaha gigih. Mereka bahkan bersedia memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan yang kami terapkan," ungkap Rizal Mulyana.

Dengan misi peningkatan kualitas hidup PKL, sebelumnya berdagang di jalanan dan dianggap momok karena berbaur dengan preman, temyata masih bisa dibina. "Mereka hanya berupaya mencari uang demi hidup keluarga."

Dari Surabaya, Braman Setyo, Kepala Dinas UKM Jawa Timur, beru paya menciptakan lingkungan koi.-dusif bagi lokasi PKL dengan membuat klaster PKL di kabupaten/kota Jatim.

"Saya sudah mendapat instruksi dari Gubernur Jawa Timur," tukas Braman. Saat ini hanya tiga kota besar yang bisa merelokasi PKL, yakni Malang, Surabaya dan Jember.

Dia mengaku tidak malu mengadopsi model yang sukses diterapkan Kota Manado dalam menata PKL. Kota di Sulut ini telah menciptakan suasana nyaman dalam penanganan pedagang kaki lima karena mereka tak lagi berkeliaran, (ginting.-munthebisnis.co.id)

OLEH MULIA GINTING MUNTHE Wartawan Bisnis Indonesia

Diposkan oleh LPK KABUPATEN MALANG Sabtu, 30 Januari 2010

LPK Kabupaten Malang, Membangun konsumen cerdas dan mandiri
Pedagang Kaki Lima Dianggap ‘Sampah’?
Banyak konsep yang ditawarkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun sampai saat ini belum tampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat indonesia sendiri. Sangat menyedihkan, kita merupakan bangsa yang belum kuat di mata internasional. Hal ini ditunjukan dengan tampak lemahnya ‘taring’ negara ini, contohnya; kasus TKI yang dianiaya keadilan tidak pernah berpihak kepada para TKI, guru tidak begitu dihargai, sumber daya alam dikuras orang lain, dan yang paling parah banyak program peningkatan kemiskinan oleh para penguasa negeri ini dengan cara menjegal rakyatnya untuk hidup sejahtera (Penggusuran pedagang kaki lima, mempersulit mengurus ijin mendirikan usaha, memangkas subsidi pendidikan, dan lain-lain).
Penulis bermaksud membahas masalah penggusuran pedagang kaki lima, setujukah Anda pedagang kaki lima di gusur dan dihancurkan? jawaban Anda pasti bervariasi, ada yang jawab setuju, tidak setuju, dan tidak tahu, tentunya dengan alasan yang bertubi-tubi. Namun satu hal yang perlu ditinjau disini. Yaitu mengenai orang-orang yang tidak setuju pedagang kaki lima digusur dapat penulis pastikan mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan para pedegang kaki lima atau bahkan mereka adalah pedaganya itu sendiri. Yang menjawab setuju, mereka adalah orang-orang yang hidup di luar lingkaran kemiskinan (orang menegah ke atas/ orang banyak duit). Bagi yang menjawab tidak tahu, penulis pastikan mereka adalah orang yang tidak tanggap terhadap lingkungan sekitarnya, biasanya orang-orang seperti ini selalu banyak kehilangan peluang kesuksesan dan keberuntungan.
Pemerintah menganggap pedagang kaki lima adalah sampah masyarakat yang harus dibersihkan. (penulis kira begitu karena sikap pemerintah terhadap pedagang kaki lima tidak manusiawi, kira-kira yang sampah siapa ya?) kalau anda melihat berita, banyak penganiayaan dan tindakan yang kurang pantas dari pihak pemerintah terhadap pedagang kaki lima. Pemerintah kita terlalu meniru gaya ekonomi dari negara-negara maju, dan lupa meniru esensi cara negara maju mengatur ekonominya. Maksud penulis adalah pemerintah kita hanya peduli terhadap penampilan ekonomni secara kasat mata (banyaknya gedung-gedung pencakar langit, mall dimana-mana, perumahan-perumahan elit, dan gaya hidup bangsanya yang konsumtif) namun tidak tanggap terhadap kualitas kesejahteraan bangsa dan negaranya. Analogi negara ini adalah orang miskin berpakaian mahal-mahal penuh gemerlap kemewahan.
Pemerintah lupa, pemerintah telah membuat rakyatnya sengsara tanpa penghidupan yang layak dengan cara menggusur para pedagang kaki lima. Alasan pemerintah melakukan penggusuran pedagang kaki lima terhitung basi dan kurang cerdas (katanya untuk ketertiban dan kebersihan). Penulis pikir, pengusa dan orang-orang pemerintah harus mengenyam pendidikan lagi khususnya pendidikan moral. Pemerintah kurang cerdas menangani masalah kemiskinan, padahal dengan melakukan penggusuran terhadap pedagang kaki lima malah membuat bangsa ini terpuruk secara ekonomi, pengangguran semakin meningkat. Dan orang-orang yang kelaparan bertambah. Kalaupun alasannya untuk kebersihan dan ketertiban, kenapa pemerintah tidak berupaya untuk merapikan bangunan kayu-kayu itu dengan bangunan yang pantas? dan untuk menagani kebersihan kenapa tidak membersihkan sampah-sampahnya saja yang berserakan?
Oya, Kita harus sadar bahwa budaya kita berbeda dengan bangsa maju. Cara berpakaian, bergaul, dan berinteraksi sangat berbeda. Apalagi cara berdagang jelas berbeda, orang barat sana (Amerika, Eropa, dan Australia) kenapa para pedagangnya dikumpulkan di mall-mall tidak ada yang menjadi pedagang kaki lima, karena ekonominya kuat artinya mereka hidupnya rata-rata lebih dari cukup. sehingga mereka mampu membayar sewa tempat di mall karena kehidupan rakyat kecilnya disubsidi/dibantu pemerintahnya. Kalau bangsa Indonesia, sudah mah masyarakatnya rata-rata hidup sekedar cukup terus penghidupannya malah ‘dikebiri’ pemerintah.
Para pedagang kaki lima jangan senag dulu dari tadi penulis belain, Anda-Anda juga harus mikir untuk menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya!!!!!
Bagi Anda para pedagang kaki lima jangan buang sampah sembarangan kalau tidak mau dianggap ’sampah’ oleh pemerintah.
Tolong pak penguasa yang suka gusur-gusur pedagang kaki lima mikir!!!!!
Sumber : http://cepiar.wordpress.com/2008/01/05/pedagang-kaki-lima-dianggap-sampah/

i
IDENTIFIKASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DI TAMAN SERIBU LAMPU
KOTA CEPU
TUGAS AKHIR
Oleh:
IKA PRASETYANINGRUM
L2D 306 010
JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009
iv
ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Perkotaan
menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak
menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari
penggunaan sumberdaya manusia ke dalam tenaga mesin. Peluang kerja yang diharapkan ada di
perkotaan semakin sempit, ditambah lagi dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja. Hal ini
menyebabkan masyarakat melakukan usaha untuk bisa tetap bertahan di perkotaan yaitu di sektor
informal. Kehadiran sektor informal menimbulkan berbagai persoalan terutama terkait dengan masalah
ketertiban, keamanan serta kebersihan. Perkembangan aktivitas masyarakat di ruang terbuka Taman
Seribu Lampu Cepu ternyata menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang utama yaitu
dengan keberadaan aktivitas pedagang kaki lima di malam hari. Keberadaan PKL ini menjadi potensi
bagi Taman Seribu Lampu sebab memberikan keramaian bagi kawasan ini pada malam hari. Di sisi lain
aktivitas PKL di taman tersebut tidak tertuang dalam rencana tata ruang. Taman Seribu Lampu dalam
rencana tata ruang direncanakan untuk memenuhi fasilitas olah raga dan rekreasi kota dan tidak
direncanakan sebagai ruang aktivitas PKL. Permasalahan utama di lokasi studi yaitu aktivitas PKL di
Taman Seribu Lampu berjalan apa adanya sesuai dengan kemampuan PKL sendiri.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi aktivitas PKL yang beraktivitas pada malam
hari di Taman Seribu Lampu Cepu yang merupakan ruang terbuka publik dengan memperhatikan
variabel-variabel yang mempengaruhi aktivitas pedagang kaki lima. Metode yang digunakan dalam
melakukan studi tentang aktivitas pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu Cepu yaitu melalui
analisis diskriptif kualitatif, analisis kuantitatif dengan penggunaan teknik distribusi frekuensi dan
tabulasi silang dari hasil penyebaran kuisioner kepada PKL dan pengunjung, dan berdasarkan hasil
observasi. Analisis diskriptif kualitatif digunakan dalam semua analisis untuk mendukung analisis
kuantitatif. Analisis kuantitatif dengan distribusi frekuensi digunakan dalam menganalisis latar belakang
PKL, lokasi PKL, dan aktivitas PKL. Analisis kuantitatif dengan tabulasi silang digunakan dalam
menganalisis persepsi pengunjung yang diperoleh dari penyebaran kuesioner.
Hasil penelitian ini yaitu aktivitas PKL dipengaruhi oleh latar belakang PKL, aktivitas kawasan
sekitar taman, lokasi dagangPKL, jenis barang usaha, ruang aktivitas PKL dan persepsi pengunjung.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan keberadaan aktivitas pedagang kaki lima di Taman Seribu
Lampu Cepu menunjukkan bahwa aktivitas PKL di taman tersebut mendapat dukungan dari masyarakat
sebagai pengunjung baik dari Kota Cepu maupun dari luar kota. Aktivitas PKL mendapat dukungan pula
dari pemerintah dengan diperbolehkannya aktivitas dagang walaupun hanya pada malam hari. Aktivitas
PKL juga dipengaruhi oleh aktivitas kawasan sekitar yang merupakan kawasan campuran yang akan
menarik PKL untuk melakukan aktivitas di kawasan ini. Akan tetapi dilihat dari ruang aktivitasnya yang
berada di tengah jalan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti mengganggu sirkulasi
kendaraan, tidak adanya ruang tempat parkir dan mengurangi fungsi dan peran taman sebagai ruang
publik. Oleh karena itu perlu adanya peraturan yang jelas terhadap keberadaan aktivitas PKL di Taman
Seribu Lampu dimana peraturan tersebut nantinya tidak merugikan pihak tertentu. Kesimpulan tersebut
dapat dijadikan sebagai gambaran dalam pembuatan keputusan tentang penggunaan ruang di perkotaan
dengan tidak mengabaikan ruang bagi sektor informal terutama pedagang kaki lima.
Kata Kunci: Aktivitas PKL, Ruang Terbuka Publik
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan
oleh ketidakseimbangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Perkotaan menyediakan
fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap daripada di pedesaan. Hal ini
mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Disamping
itu perkotaan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah
berbagai pekerjaan dari penggunaan sumberdaya manusia ke dalam tenaga mesin. Peluang kerja
yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, ditambah lagi dengan banyaknya pemutusan
hubungan kerja. Hal ini menyebabkan masyarakat melakukan usaha untuk bisa tetap bertahan di
perkotaan. Dari sini munculah sektor informal yang lebih berfikir tentang peluang kerja untuk
mempertahankan hidup dengan mencari pendapatan daripada berfikir soal keuntungan (Manning
dan Effendi, 1996: 90) .
Hans Dieter Evers (dalam Rachbini dan Hamid, 1994: 3) berpendapat bahwa sektor
informal merupakan sektor “ekonomi bayangan” yang beroperasi pada unit-unit kecil dengan
karakteristik migran. Lebih lanjut Evers menjelaskan maksud dari “ekonomi bayangan” adalah
seluruh kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah.
Kegiatan ekonomi bayangan bergerak dalam unit-unit kecil yang bisa dipandang efisien dalam
memberikan pelayanan. Kegiatan di sektor informal bernilai ekonomis dalam pemenuhan
kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sektor informal.
Kehadiran sektor informal menimbulkan berbagai persoalan terutama terkait dengan
masalah ketertiban, keamanan serta kebersihan. Sektor informal yang menjadi masalah rumit bagi
pemerintah adalah pedagang kaki lima (PKL) yang semakin berkembang seiring dengan
pertambahan penduduk kota. Aktivitas PKL timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan
oleh kegiatan formal. Aktivitasnya sering dianggap menimbulkan gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat serta sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan
seperti mengganggu pergerakan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dalam
melakukan aktivitasnya, PKL memilih ruang yang mudah dicapai orang seperti trotoar dan ruang
publik. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, ruang terbuka publik yang seharusnya
berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat telah berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini
ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik
sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan PKL ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka
2
publik, meskipun keberadaan PKL ini menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas di ruang
terbuka publik.
Pedagang kaki lima selalu menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang
apalagi bagi kota-kota besar. Besarnya peluang bisnis di kota mampu memindahkan penduduk dari
desa bermigrasi ke kota untuk beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan. PKL
selalu dipandang sebagai kelas rendah yang menjadi bagian masalah dari cerita pembangunan kota.
Meskipun demikian, PKL sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan
pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja dan meyediakan kebutuhan masyarakat khususnya
untuk golongan menengah ke bawah. Potensi ini tidak didukung oleh penyediaan ruang aktivitas
PKL yang direncanakan dalam tata ruang kota. Penataan ruang sebagai politik kebijakan selalu
dijadikan alat untuk menggusur PKL. Penataan ruang tidak memberikan penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan terhadap ruang hidup PKL yang telah memberikan subsidi kepada
negara dengan cara berthaan hidup dengan bekerja di sektor informal yang sesungguhnya
membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan (http//www.prakarsarakyat.
org/2008/04/05/).
Kota Cepu sebagai bagian dari Kecamatan Cepu yang terdiri atas 6 kelurahan dengan
sifat kekotaan tumbuh dengan pesat dan dalam perkembangannya saat ini telah meluas hingga
wilayah di sekitamya. Pertumbuhan kota ini dapat ditunjukkan dengan adanya industri pengolahan,
perdagangan dan jasa serta permukiman. Selain itu Cepu memiliki pusat-pusat eksplorasi dan
eksploitasi minyak dan gas (migas) yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Cepu.
Seiring dengan akan dimulainya rencana eksplorasi kawasan Blok Cepu, secara otomatis kawasan
disekitarnya akan berkembang terutama dalam kegiatan perkotaan seperti perdagangan dan jasa
dan permukiman. Perkembangan yang paling terlihat adalah perkembangan PKL yang semakin
banyak jumlahnya. Data Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) menyebutkan bahwa jumlah PKL
mencapai 300 orang. Dalam waktu satu tahun, jumlah PKL naik sekitar 25 % (Suara Merdeka,
Jum’at, 31 Maret 2006).
Aktivitas PKL yang cukup mencolok adalah PKL di Taman Seribu Lampu yang
merupakan salah satu ruang terbuka publik di Kota Cepu. Keberadaan PKL di taman ini pada
dasarnya tidak sesuai dengan RUTRK Cepu tahun 2002. Rencana pemanfaatan Taman Seribu
Lampu Cepu yang tertuang dalam RUTRK Cepu tahun 2002 adalah untuk memenuhi kebutuhan
fasilitas olahraga dan rekreasi skala lokal di Kota Cepu. Akibat perkembangan kota, taman yang
dibangun pada Desember 2002 ini selain untuk keindahan kota telah dimanfaatkan sebagai tempat
berjualan para PKL pada waktu malam. Hal ini dikarenakan pertumbuhan PKL yang pesat dan
untuk menghindari PKL beraktivitas di tempat-tempat terlarang seperti di jalur pejalan kaki (Suara
Merdeka, Jum’at, 31 Maret 2006). Aktivitas PKL di taman ini dibiarkan saja oleh pemerintah
3
setempat dengan aturan mulai dibuka pada pukul 16.00 sampai malam hari. Pada siang hari, taman
dan trotoar di sekitarnya berfungsi sebagai ruang terbuka publik yang bersih dari aktivitas PKL.
Ketidaksesuaian penggunaan Taman Seribu Lampu sebagai ruang aktivitas PKL,
mendorong Pemerintah Kabupaten Blora untuk menambah lokasi baru yang bersebelahan dengan
Taman Seribu Lampu yaitu di jalan Tuk Buntung. Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang
mengkaji persepsi dan preferensi PKL Taman Seribu Lampu terhadap rencana pemindahan ke
taman di Tuk Buntung Cepu dimana penelitian ini dilakukan sebelum pembangunan taman di Tuk
Buntung. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak bersedianya PKL Taman Seribu Lampu untuk
dipindahkan ke taman di Tuk Buntung. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambah banyaknya
jumlah PKL di Taman Seribu Lampu hingga memenuhi semua penggal taman walaupun
aktivitasnya dibatasi hanya pada malam hari.
PKL merasa Taman Seribu Lampu menjadi ruang strategis untuk aktivitasnya sebab
taman ini berada di lingkungan yang cukup ramai. Taman ini juga berada di jalan utama Kota Cepu
yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan arus transportasi yang cukup
padat. Aktivitas di kawasan ini adalah aktivitas campuran antara lain aktivitas kesehatan dengan
adanya rumah sakit, aktivitas perkantoran, aktivitas pendidikan, aktivitas perdagangan dan jasa
serta aktivitas permukiman. Berbagai-macam aktivitas di kawasan ini menjadi faktor penarik PKL
untuk beraktivitas di kawasan ini. Untuk beraktivitas PKL akan mencari lokasi yang ramai sebagai
upaya untuk mempermudah menawarkan dagangannya.
Keberadaan PKL di Taman Seribu Lampu walaupun hanya beraktivitas pada malam hari
memerlukan kepastian terhadap keberlanjutan aktivitasnya. Aktivitas PKL selalu dianggap sebagai
masalah, tetapi aktivitasnya juga memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memenuhi
kebutuhannya. Dengan demikian identifikasi aktivitas PKL di Taman Seribu lampu ini diharapkan
dapat memberikan kepastian bagi PKL dalam beraktivitas di taman tersebut. Selain itu melalui
studi ini, anggapan PKL sebagai penyebab masalah di perkotaan dapat diantisipasi dengan
melibatkan PKL dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan terutama yang berkaitan dengan
ruang kota. Harapan ke depan tidak akan terjadi penggusuran yang merugikan PKL sehingga
tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara PKL, masyarakat dan pemerintah.
1.2 Perumusan Masalah
Perkembangan aktivitas masyarakat di ruang terbuka Taman Seribu Lampu Cepu
ternyata menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang utama yaitu dengan keberadaan
aktivitas pedagang kaki lima di malam hari. Pada dasarnya keberadaan PKL ini menjadi potensi
bagi Taman Seribu Lampu sebab memberikan keramaian bagi kawasan ini pada malam hari. Di sisi
lain aktivitas PKL di taman tersebut tidak tertuang dalam rencana tata ruang. Berdasarkan RUTRK

Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota akhir-akhir
ini semakin marak sehingga menjadikan pertumbuhan penduduk
kota meningkat dengan cepat. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk
perkotaan di samping disebabkan oleh arus urbanisasi juga
dikarenakan pertumbuhan penduduk alami. Tingginya arus
urbanisasi disebabkan karena mereka (para urban) mempunyai
pertimbangan yang didasarkan atas ekspektasi (dugaan dan harapan)
bahwa pekerjaan di kota akan memberikan pendapatan yang lebih
tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh di
daerah asalnya. Pertimbangan lain adalah tenaga kerja di daerah asal
sudah dianggap berlebihan (pengangguran terselubung).
Menurut Goede dalam Ilhami (1990:14-15), arus perpindahan
penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh faktor-faktor :
a. Daya tarik ekonomi kota,
b. Daya tarik pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan,
c. Fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial lebih memadai,
d. Kota sebagai pusat kesenangan atau hiburan,
e. Kemiskinan di desa,
f. Menghindarkan diri dari control yang ketat menyangkut segi
posisi yang rendah.
The International Labour Organization (ILO) dalam United
Nations Development Programme (1998) mengestimasikan bahwa
secara ekonomis penduduk perkotaan di negara-negara berkembang
pada akhir tahun 1990-an akan mencapai 82,5 juta dan pada tahun
2025 nanti diperkirakan akan mencapai 1,7 milyar jiwa, sehingga
dari peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini diperkirakan lebih
dari 228 juta lapangan pekerjaan baru harus tersedia (Mabogunje,
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
2
1991 : 197 dalam Poli dan Siregar, 1994/1995). Menurut ILO
sebagian pekerjaan baru tersebut disediakan oleh sektor informal,
oleh karena itu kebijaksanaan pembangunan harus ditujukan pada
perubahan atau radikalisasi kelembagaan yang memajukan sifat atau
jiwa kewirausahaan dalam sektor informal ini.
Dengan masih tetap maraknya migrasi penduduk dari desa
ke kota maka secara langsung maupun tidak langsung akan
menimbulkan permasalahan yang besar di daerah perkotaan.
Sebagian urban yang baru datang dari daerah asalnya belum tentu
langsung mendapatkan pekerjaan, berarti masih menganggur.
Pengangguran disini di tandai oleh berlangsungnya secara bersamaan
dengan open unemployment, low quality employment dan under
employment (Djojohadikusumo,1994 : 212). Mereka yang menganggur
tadi terpaksa masih harus menunggu kadang-kadang sampai
berbulan-bulan, bahkan sampai lebih dari satu tahun sebelum
mendapatkan pekerjaan (bekerja) secara produktif.
Kebanyakan angkatan kerja dari urban yang datang ke kota
tersebut melakukan berbagai kegiatan kerja di berbagai bidang
dengan tidak mengenal batas waktu. Ada yang bekerja kurang dari
40 jam per minggu tetapi ada juga yang melebihi 40 jam per minggu.
Apabila dihubungkan dengan under employment yang disebutkan
diatas, maka kegiatan kerja yang menonjol ialah kegiatan kerja di
sektor informal.
Menurut Djojohadikusumo (1994 : 212), sektor informal
ditandai oleh satuan-satuan usaha kecil dalam jumlah yang banyak
dan biasanya dimiliki oleh keluarga dengan menggunakan teknik
produksi yang sederhana dan padat karya. Golongan angkatan kerja
di sektor informal biasanya mempunyai pendidikan dan keterampilan
yang terbatas.
Di awal dasawarsa tahun 1990-an rata-rata 50-60% dari
angkatan kerja di kota-kota di negara berkembang berkecimpung di
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
3
sektor informal. Ini merupakan cirri-ciri permanent dalam kehidupan
perekonomian masyarakat di negara berkembang. Oleh sebab itu
The United Nations Development Programme (UNDP) dalam suatu
tinjauan ulang mengisyaratkan bahwa kebijaksanaan pembangunan
untuk tahun 1990-an pemerintah harus menemukan cara-cara yang
efektif untuk menginvestasikan dalam jasa atau layanan, fasilitasfasilitas,
infrastruktur untuk mempertinggi aktivitas-aktivitas
ekonomi di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil (Mobogunje,
1991 : 1994 dalam Poli dan Siregar, 1994/1995). Keberadaan sektor
informal akhir-akhir ini menjadi sangat penting dan menarik
perhatian bagi para penentu kebijakan. Sektor informal sangat
menarik karena kemandiriannya dalam menciptakan lapangan kerja
dan menyediakan barang/jasa murah serta reputasinya sebagai
katub pengaman yang dapat mencegah merajalelanya pengangguran
dan keresahan sosial (Simanjuntak, 1985:99). Disamping itu sektor
informal sangat menarik karena dapat memberikan gambaran secara
menyeluruh tentang kecenderungan sosial ekonomi kepada penentu
kebijakan. Banyak pencari kerja yang terserap di sektor informal
menurut berbagai penelitian merupakan pencerminan
ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja
lebih luas sebagian penduduk usia kerja. Sektor formal selama ini
memang diakui sebagai pemberi kontribusi pendapatan terbesar bagi
perekonomian negara. Akan tetapi di lain pihak, ketidakmampuan
sektor formal menyerap angkatan kerja mengakibatkan sebagian
angkatan kerja, khususnya yang sedang mencari pekerjaan, dituntut
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga ketiadaan kerja ini di
pandang sebagai suatu tantangan. Jalan keluar untuk mengatasi
tantangan ini adalah harus keluar dari pasar tenaga kerja dan
menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri (self employed)
dalam aktivitas ekonomi. Orang-orang yang self employed ini
disamping sebagai pekerja mereka juga bertindak sebagai pengusaha.
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
4
Unit-unit sektor informal pada umumnya termasuk dalam kategori
“one man enterprise’ kalaupun mempekerjakan buruh biasanya
menggunakan tenaga keluarga sendiri.
Cahyono (1983:63) mengemukakan, unit-unit usaha sektor
informal menurut lapangan usahanya meliputi sub sektor industri
pengolahan, bangunan, angkutan, perdagangan, jasa, dan pembantu
rumah tangga.
Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang bekerja
di sub sektor perdagangan, terdapat beberapa variasi tempat usaha
berjualan misalnya : ada yang membangun kios, ada yang
mendirikan tenda dan ada yang dengan cara gelar. Cara gelar yang
dimaksud di sini adalah bahwa pedagang tersebut menghamparkan
barang-barang dagangannya di atas trotoar atau lantai dengan suatu
alas. Kadangkala pedagang dengan cara gelar ini sering diusir oleh
Petugas Ketertiban Umum (Tibum) / Satpol PP karena dipandang
menghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, membuat
lingkungan menjadi kotor akibat membuang sampah sembarangan.
Bahkan para pejabat dan kaum elite biasanya memandang pedagang
tersebut (pedagang kaki lima) sebagai gangguan yang membuat kota
menjadi kotor dan tidak rapi. Karena itu pedagang kaki lima setiap
waktu harus berhadapan dengan berbagai masalah, baik masalah
yang muncul dari dalam dirinya sendiri maupun masalah dari luar.
Masalah pedagang kaki lima seringkali dilihat dari sisi
tingkat gangguan yang ditimbulkan. Hal ini karena pedagang kaki
lima cenderung menggunakan segala kemungkinan yang dapat
mereka lakukan untuk berjualan. Dalam menghadapi pedagang kaki
lima terkait dengan bidang penataan kota misalnya, Pemerintah Kota
seringkali mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan bagi
pedagang kaki lima. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya
pengetahuan aparat kota terhadap keberadaan pedagang kaki lima
secara utuh, dalam arti pedagang kaki lima harus dipandang dari
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
5
segi negatif maupun segi positif. Segi positif diantaranya ialah
pedagang kaki lima dapat menyerap angkatan kerja, retribusi yang
dipungut dari pedagang kaki lima dapat membantu memberikan
kontribusi kepada pemerintah daerah, dan pedagang kaki lima dapat
membuka lapangan kerja sendiri.
Dilihat dari segi kekuatan dan peran yang dapat diambil
pedagang kaki lima tersebut adalah bahwa pedagang kaki lima dapat
membantu penyerapan angkatan kerja dan dapat menciptakan
lapangan kerja sendiri, membayar retribusi sebagai salah satu
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu pedagang kaki lima juga ikut serta membantu
sistem ekonomi perkotaan dalam hal menciptakan rantai-rantai
kegiatan ekonomi perkotaan. Karakteristik yang dimiliki pedagang
kaki lima dengan kehadirannya dalam aktivitas ekonomi sangat
didorong untuk menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri.
Jika dalam teori ekonomi Neoklasik, permintaan komoditas atau jasa
yang menentukan permintaan tenaga tersebut maka pada pedagang
kaki lima penciptaan kesempatan kerja didorong oleh penawaran jasa
tenaga itu sendiri (supply induced employment creation) (Arief,
1990:40). Dilain pihak kehadiran pedagang kaki lima sebagai bagian
dari sektor informal perlu dipandang dalam konteks yang hakiki,
yaitu sebagai sarana mencari nafkah bagi golongan ekonomi lemah
tanpa mengancam serta tidak merugikan yang golongan kaya. Hal ini
sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional yaitu meningkatkan
taraf hidup masyarakat secara adil dan merata.
Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat
akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi yang
pesat. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang ada, misalnya jalan
darat yang menghubungkan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan
Serawak (Malaysia Timur). Disamping itu arus transportasi laut antar
pulau semakin lancar dan terbuka jalur transportasi dari Pontianak
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
6
ke kota-kota Kabupaten di Wilayah Kalimantan Barat seiring dengan
pelaksanaan Otonomi Daerah. Lancarnya arus transportasi ini
menyebabkan banyaknya pendatang yang ingin mencari pekerjaan di
kota Pontianak. Hal ini juga akan menyebabkan bertambahnya
angkatan kerja di Pontianak, baik yang langsung dapat kerja maupun
yang masih mencari pekerjaan.
Walaupun angka pencari kerja tidak mengalami peningkatan yang
sangat drastis, namun ternyata sektor formal baik negeri maupun
swasta tidak mampu menampung animo pencari kerja baik yang
berasal dari kota Pontianak maupun dari luar kota sehingga pencari
kerja yang tidak tertampung di sektor formal akan memasuki kerja di
sektor informal. Pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerja
informal yang selama ini bagi sebagian kalangan masih dipandang
menggangu keindahan kota, ketertiban lalu lintas dan lain-lain,
ternyata dari sisi lain pedagang kaki lima telah mampu memberikan
sumbangan yang positif dalam kedudukannya sebagai bagian sistem
perekonomian. Sumbangan yang dimaksud salah satunya adalah
membayar retribusi pasar dimana retribusi tersebut merupakan
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari gambaran-gambaran yang telah diuraikan diatas, maka
perlu kiranya Pemerintah Daerah melakukan kajian pedagang
informal ini sehingga dapat di susun langkah-langkah Kebijakan
Daerah terhadap pedagang informal yang di satu sisi banyak
menyebabkan permasalahan perkotaan, namun di sisi lain juga telah
memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
B. Perumusan Masalah
Agar tidak menimbulkan salah penafsiran sebagaimana
yang telah diuraikan pada latar belakang, maka yang dimaksud
dengan Pedagang Informal dalam perumusan masalah kajian ini
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
7
adalah Pedagang kaki lima. Selanjutnya dapat dirumuskan
permasalahan kajian ini yaitu “Bagaimana Penanganan
Permasalahan Pedagang Informal di Kota Pontianak”.
C. Tujuan Pelaksanaan Kajian
Selanjutnya tujuan pelaksanaan kajian ini dimaksudkan
untuk :
1. Mendapatkan gambaran tentang karakteristik pedagang informal
kota Pontianak.
2. Menganalisa arah kebijakan pengembangan pedagang informal
sekarang dan kedepan.
3. Memberikan rekomendasi bagi rencana pelaksanaan program
pengembangan pedagang informal.
D. Kegunaan Hasil Kajian
Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :
1. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Pontianak
untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan
dan penanganan permasalahan pedagang informal;
2. Sebagai salah satu acuan dan bahan perbandingan bagi kajiankajian
sejenis yang ada kaitannya dengan pedagang informal;
E. LINGKUP KERJA KEGIATAN KAJIAN PENANGANAN
PERMASALAHAN PEDAGANG INFORMAL KOTA PONTIANAK
1. Tahapan Inventarisasi Data
Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan dengan
melakukan kegiatan identifikasi jenis data serta melakukan survei
dan pengumpulan data dari setiap jalan utama dan sentra
perdagangan di wilayah Kota Pontianak yang akan digunakan
sebagai bahan perhitungan dan analisa. Adapun data dan
informasi yang dikumpulkan adalah karakteristik pedagang
informal Kota Pontianak.
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
8
Data teridiri dari :
• Lokasi kegiatan
• Jenis kelamin
• Agama
• Suku bangsa (etnis)
• Tempat usaha tidak tetap (sering berpindah/pedagang
keliling)
• Pendidikan terakhir
• Jenis barang yang dijual
• Pernah/tidak meminjam modal (bantuan)
• Sumber pinjaman (bantuan)
• Modal usaha
• Penghasilan sehari & sebulan
• Daerah asal pedagang (pendatang/penduduk Kota
Pontianak)
• Jumlah pedagang
• Status kepemilikan tempat usaha
• Perizinan yang dimiliki
• Lamanya berusaha/berjualan
• Jam operasional berusaha/berjualan
2. Tahapan Pengolahan Data
Pada tahapan ini data yang diperoleh dari hasil survei dan
inventarisasi data diproses serta diolah dengan menggunakan
statistik.
3. Tahapan Analisa Data
Pada tahapan ini data-data yang telah diproses dan diolah dengan
baik dianalisa dan dijelaskan sehingga dapat memberikan
penjelasan gambaran tentang pedagang informal Kota Pontianak
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
9
serta mencari alternatif solusi untuk mengatasi berbagai
permasalahannya.
F. LOKASI KEGIATAN KAJIAN
Guna memberikan hasil yang baik untuk penanganan permasalahan
pedagang informal Kota Pontianak, maka lokasi kegiatan adalah di
seluruh wilayah administrasi Kota Pontianak yang mencakup semua
pusat keramaian, yaitu titik sentral perdagangan baik tradisional
maupun modern, serta jalan-jalan utama, yang nantinya dapat
memberikan gambaran informasi secara menyeluruh.
Tabel I.1 Luas Wilayah Kecamatan
No KECAMATAN/KELURAHAN
LUAS WILAYAH
ADMINISTRASI
(Ha)
I
II
III
IV
V
PONTIANAK SELATAN
PONTIANAK TIMUR
PONTIANAK BARAT
PONTIANAK KOTA
PONTIANAK UTARA
2.937
878
1.694
1.551
3.722
Gambar I.1 Peta Kota Pontianak
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
10
G. Metode Kajian
1. Jenis Penelitian
Kajian penanganan permasalahan pedagang informal ini
merupakan salah satu jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan
digunakan berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan dari
pada penelitian itu sendiri.
Supranto mengistilahkannya sebagai desain penelitian dan
mengartikannya sebagai seluruh proses perencanaan dan
pelaksanaan suatu penelitian (1986:26). Sedangkan Seltiz
menggolongkannya atas tiga jenis, yaitu (1) Disain Eksploratori, yaitu
penelitian yang berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan
yang baru; (2) Disain Deskriptive, yaitu disain yang bertujuan untuk
menguraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu; dan
(3) Disain Kausal, yaitu disain yang bertujuan untuk menganalisis
hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya
atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya
(dalam Umar, 1997:62). Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, maka
disain penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian Deskriptif
(Disain deskriptive), dengan maksud menggambarkan bagaimanakah
karakteristik pedagang informal di Kota Pontianak sebagai suatu
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
11
fenomena yang perlu mendapatkan suatu solusi dalam penanganan
permasalahannya, sehingga pedagang informal justru dapat
diberdayakan untuk ikut serta membangun perekonomian Kota
Pontianak, disamping sebagai salah satu solusi dalam upaya
mengurangi tingginya tingkat pengangguran.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari
berbagai sumber yang sesuai dengan objek penelitian di atas. Sumber
data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi :
1) Arsip dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.
2) Wawancara dengan pihak-pihak, kelompok-kelompok, dan
aparatur birokrasi lokal yang secara langsung terlibat dengan
obyek penelitian.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian atau kajian ini dilakukan di Kota Pontianak karena
selain sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, juga secara umum
dapat dijadikan barometer (tolok ukur) dan sekaligus mendorong
perkembangan dan pertumbuhan Daerah Otonom lainnya (Kabupaten)
di Kalimantan Barat, khususnya dalam hal penanganan pedagang
informal atau dalam upaya pengembangan potensi daerah terutama
pada sektor perdagangan dan jasa yang mampu menyumbang
peningkatan PAD.
3. Penentuan Informan
Sesuai dengan sumber data yang akan diwawancarai, yakni
aparatur pemerintahan lokal yang secara langsung terlibat dengan
objek penelitian/kajian ini, yakni berkaitan dengan pedagang
informal/kaki lima maupun instansi-instansi lainnya. Informan
penelitian ini antara lain terdiri dari Dinas Pasar, Satpol PP, Bagian
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
12
Keuangan Sekretariat Kota, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda),
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), dan DPRD Kota
Pontianak.
Dengan demikian, sampel yang akan diambil dalam penelitian ini
menggunakan sistem sampel yang ditentukan (purposive sampling) yakni
dengan menetapkan terlebih dahulu unit-unit kerja, dan berdasarkan
kriteria yang dianggap tahu dan dapat dipercaya serta menguasai
masalah yang hendak diteliti, dipilih/ditetapkan sebagai informan
(sumber informasi data). Informan itu disebut pula sebagai informan
kunci (key informan) (Bogdan & Taylor, 1984 : 41).
Kendatipun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk
mengikutsertakan sumber informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan
penelitian di lapangan.
4. Proses pengumpulan Data
a. Data yang Diperlukan
Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer
dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari
sumber utama, baik dari individu atau perorangan melalui wawancara,
yakni yang diperoleh langsung dari para responden dengan cara
pengumpulan data langsung ke lapangan. Untuk memperoleh data ini
terlebih dahulu harus dibuat daftar pertanyaan sebagai Pedoman
Wawancara. Data dimaksud tersebut dikumpulkan dari pedagang kaki
lima yang dijadikan responden dalam sampel penelitian/kajian ini.
Sedangkan data sekunder merupakan data yang tersedia di Unit-unit
kerja atau sub-sub unit kerja yang menangani APBD yang telah diolah
lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau
pihak lainnya (Umar, 1997:69).
b. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
13
1) Teknik Pengumpulan Data
a) Wawancara, yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan
dengan bertanya langsung kepada informan-informan untuk
menggali data dan imformasi secara mendalam guna
melengkapi data penelitian.
b) Dokumentasi, yakni melakukan teknik pengumpulan data
sekunder dengan cara menatangi dinas/instansi terkait
guna mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan masalah penelitian.
2) Alat Pengumpulan Data
a) Panduan wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan atau
catatan tertulis mengenai pokok-pokok pertanyaan yang
ditujukan kepada informan/informan.
b) Pencatatan Dokumen
5. Analisis Data
Untuk menganalisis data yang telah diperoleh digunakan
pendekatan Analisis Kualitatif. Analisa Kualitatif pada dasarnya
menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi,
deduksi, analogi, komparasi dan lain sebagainya (Amirin, 1995:95).
Analisis Kualitatif penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap,
yaitu : reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan Reduksi
data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data
kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data
dilapangan. Kegiatan reduksi tidak hanya dilaksanalan ketika penelitian
lapangan usai dilaksanakan, tetapi telah dilakukan selama di lapangan
Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal Di Kota Pontianak
14
dan setelah selesai penelitian lapangan. Reduksi dilaksanakan secara
bertahap sampai laporan akhir lengkap tersusun.
Penyajian data, adalah penyusunan sekumpulan informasi
menjadi suatu pernyataan. Data kualitatif pada dasarnya disajikan
dalam bentuk teks, namun mengingat Data Kemampuan Keuangan
Daerah umumnya berbentuk bilangan (angka-angka), maka teks/angka
yang tadinya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan saat
diperoleh informasi itu, kemudian diklasifikasikan menurut isu tabel
dalam bentuk angka maupun dalam bentuk rasio/persentasi, dan
penyajiannya disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Dengan demikian
penggunaan data-data angka yang memang tidak bisa dihindari adalah
semata-mata didasarkan pada tujuan untuk penyusunan dan penyajian
guna memudahkan penarikan kesimpulan. Hal ini berdasarkan pada
pendapat bahwa statistika dapat digolongkan atas Statistika Inferensial
(induktif) yang ditujukan untuk penarikan kesimpulan dan Statistika
Non Inferensial (deskriptif) yang semata-mata ditujukan untuk
penyusunan dan penyajian data (Kartono, 1980:362-3). Sesuai dengan
pendekatan analisis kualitatif yang dipilih, maka penggunaan statistika
non-inferensial (deskriptif) ini dimaksudkan hanya untuk membantu
menyederhanakan penyajian data dan memudahkan penarikan
kesimpulan.
Menarik kesimpulan, adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan
reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap
sebelumnya. Pada tahap awal kesimpulan masih bersifat longgar,
kemudian diringkas lagi menjadi lebih rinci dan mengakar.

I. Latar Belakang
Sejak pemberlakuan deregulasi industri ritel pada 1998, jumlah supermarket, hipermarket, dan minimarket
(atau yang diistilahkan sebagai “pasar modern”) di Indonesia kian meningkat pesat. Beberapa pihak
mengklaim bahwa merosotnya peran pasar tradisional tidak lain merupakan akibat dari ketatnya persaingan
dengan pasar modern. Pada 2006, SMERU melakukan studi tentang dampak supermarket pada pasar
tradisional di daerah perkotaan di Indonesia. Studi ini dilakukan di Depok dan Bandung dengan
menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pedagang tradisional di tujuh pasar tradisional (lima
pasar perlakuan dan dua pasar kontrol) diwawancarai dengan menggunakan kuesioner, sedangkan wawancara
mendalam dilakukan dengan pihak pengelola pasar, pengelola supermarket, pejabat dari instansi pemerintah
terkait, dan perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel
Indonesia (Aprindo)...............
II. Temuan
Temuan kuantitatif menunjukkan bahwa supermarket secara statistik memiliki dampak signifikan terhadap
jumlah pegawai di pasar tradisional, sementara dampak terhadap penerimaan atau keuntungan pedagang
tradisional tidak signifikan. Temuan kualitatif mengindikasikan bahwa kemerosotan kinerja pasar tradisional
lebih banyak dipicu oleh masalah internal dan supermarket mendapat keuntungan dari kondisi tersebut.
Mayoritas pedagang, baik di pasar perlakuan maupun pasar kontrol, mulai mengalami kelesuan usaha sejak
2003. Dari wawancara mendalam terungkap empat isu sentral yang menjadi penyebab kelesuan, baik di
pasar perlakuan maupun di pasar kontrol: pertama, minimnya infrastruktur dasar di pasar; kedua, meningkatnya
persaingan dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi area sekitar pasar; ketiga, kurangnya
dana untuk pengembangan usaha; keempat, merosotnya daya beli pelanggan akibat lonjakan harga BBM
pada 2005. Selain itu, beberapa pedagang tradisional di pasar perlakuan mengungkapkan bahwa kehadiran
supermarket turut menyumbang pada kondisi bisnis mereka yang menurun.
Temuan studi juga menunjukkan bahwa hampir 90% pedagang tradisional membayar tunai kepada pemasok,
dan 88% menggunakan dana sendiri untuk modal usaha. Banyak dari mereka tidak memiliki asuransi usaha
dalam bentuk apa pun. Akibatnya, mereka menjadi amat rentan bila terjadi fluktuasi pendapatan, dan
sepenuhnya menanggung risiko atas setiap kerugian. Rendahnya akses pada sumber modal alternatif juga
menjadi hambatan utama pengembangan usaha bagi pedagang tradisional.
III. Rekomendasi
1. Perbaikan Sistem Pengelolaan Pasar Tradisional
Untuk penanganan yang tepat atas masalah-masalah khusus yang menghambat pasar tradisional, sistem
pengelolaan pasar harus diperbaiki. Adanya tekanan untuk mencapai target retribusi membuat banyak
pengelola pasar saat ini lebih disibukkan oleh tugas pengumpulan retribusi semata. Dinas pasar seharusnya
menentukan target retribusi yang realistis dan tugas penarikan retribusi didelegasikan secara tepat. Di
samping itu, pengelola pasar harus memiliki kualifikasi yang memadai dan mendapat kewenangan untuk
mengambil keputusan tentang pengelolaan pasar. Pengelola pasar hendaknya didorong untuk berkonsultasi
dan berkoordinasi dengan pedagang untuk mencapai suatu sistem pengelolaan yang lebih baik. Usaha
bersama antara pemda dan sektor swasta seperti yang dipraktikkan di pasar Bumi Serpong Damai (BSD)
dapat membantu memfasilitasi perbaikan pengelolaan dan infrastruktur pasar. mmmmmmmmmmmmmm
SMERU
2. Perbaikan Infrastruktur Pasar Tradisional
Untuk menarik lebih banyak pelanggan, lingkungan umum dalam pasar tradisional harus dibenahi.
Ventilasi dan penerangan yang cukup, fasilitas pembuangan sampah yang memadai bagi pedagang, dan
pemantauan dan pemeliharaan sanitasi dan tingkat kebersihan umum harus dijamin. Peraturan kesehatan
dan keamanan harus dapat dipenuhi dan pemantauan berkala untuk melihat kesesuaian dengan aturan
harus dilakukan pemda untuk memulihkan kepercayaan konsumen. Selain itu, fasilitas parkir yang
memadai dan mudah diakses menjadi kebutuhan. Rute transportasi umum hendaknya juga melayani
kepentingan pasar tradisional.
Rancangan konstruksi pasar bertingkat tidak disukai di kalangan pedagang karena para pelanggan
enggan untuk menuju ke lantai atas. Akan tetapi, kondisi pasar yang sudah dibangun bertingkat dapat
diperbaiki dengan membangun tangga masuk yang tidak terlalu curam, cukup penerangan, dan tidak
terhalangi. Setiap lantai harusnya secara khusus menjual jenis barang-barang tertentu saja sehingga
akan mendorong arus pelanggan ke lantai-lantai lainnya.
3. Pengorganisasian Para PKL
Pengorganisasian para PKL dengan menegakkan aturan larangan bagi PKL untuk membuka lapak jualan
di sekitar pasar tradisional dan memindahkan mereka ke dalam kios-kios yang ada di dalam bangunan
pasar tradisional perlu dilakukan. Hal ini akan memberikan dampak positif yang signifikan pada tingkat
perdagangan di pasar tradisional. Hal ini juga akan menjamin sistem yang lebih adil, yakni semua
pedagang tunduk pada peraturan dan retribusi yang sama. Selain itu, para pembeli akan masuk ke dalam
bangunan pasar untuk berbelanja. mm
4. Penyediaan Dukungan bagi Pedagang Tradisional
a. Pengkajian terhadap pilihan asuransi usaha
Pemda hendaknya menyediakan dukungan bagi upaya kajian terhadap pilihan asuransi usaha bagi
pedagang tradisional untuk melindungi mereka bila terjadi kerugian pada penyediaan stok dan aset
yang dimiliki. Pilihan yang diambil harus dapat dengan mudah diakses dan sesuai dengan kemampuan
pedagang pasar tradisional. Informasi mengenai asuransi dan proses perlindungan yang diberikan
asuransi terhadap setiap kerugian yang dialami hendaknya juga disosialisasikan di pasar-pasar
tradisional.
b. Bantuan modal bagi pedagang tradisional
Saat ini beberapa bank menawarkan pinjaman kepada pedagang, namun bunga dan syarat yang
ditetapkan menyulitkan para pedagang tradisional untuk mengakses pinjaman. Pemda, melalui dinas
pasar, seharusnya menjamin bahwa para pedagang dapat memiliki akses bagi pilihan pinjaman
keuangan mikro sehingga mereka dapat melakukan pengembangan usaha.
5. Regulasi Terperinci untuk Pasar Modern
Pemerintah Pusat dan pemda harus memiliki mekanisme kontrol dan sistem pemantauan yang diterapkan
untuk menjamin persaingan yang adil antara pedagang pasar modern dan pasar tradisional. Regulasi
bagi pasar modern hendaknya mencakup isu-isu seperti hak dan tanggung jawab pengelola pasar modern
dan pemda, dan juga sanksi terhadap pelanggaran aturan. Beberapa pemda mungkin menganggap perlu
untuk memiliki peraturan khusus yang terpisah, namun perbaikan atas peraturan yang ada saat ini
seharusnya sudah memadai.
SMERU

Latar Belakang Masalah

Ratusan Pedagang Kaki Lima Selokan Mataram (PKL SM) yang tergabung dalam Kelompok Pengusaha Kecil Selokan Mataram (KPKSM), secara tegas menolak rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemkab Sleman. Melalui 40 perwakilan KPKSM yang mengadukan masalah tersebut ke DPRD Sleman, Rabu (22/10), mereka meminta agar rencana penggusuran itu ditinjau kembali (Kedaulatan Rakyat, 23 Oktober 2003).

“Kami tak ingin digusur, tapi ditata sesuai dengan kehendak Pemkab Sleman.” Demikian diungkapkan ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Selokan Mataram, menyusul makin dekatnya, ancaman penggusuran terhadap lahan perekonomian yang selama ini menjadi ‘dapur’ untuk menghidupi keluarganya. Jika pemerintah tetap nekat, maka seluruh pedagang menyatakan secara kompak akan mempertahankan (Kedaulatan Rakyat, 23 Oktober 2003).

Pembangunan merupakan sarana untuk menuju perbaikan kualitas kehidupan bangsa secara bertahap. Pembangunan mempunyai tujuan mulia untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi manakala pembangunan itu menyentuh kepentingan rakyat kecil yang terpaksa harus dikorbankan untuk kepentingan pembangunan, maka pembangunan itu akan mendapat tantangan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Itulah yang terjadi pada rencana pembangunan jalan alternatif di sepanjang Selokan Mataram Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Tantangan pembangunan Selokan Mataram itu terjadi karena dengan adanya pembangunan tersebut akan mematikan potensi ekonomi dari sejumlah masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini mencari penghidupan dengan berjualan di sepanjang Selokan tersebut. Mereka mencari sesuap nasi untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Jika ditilik ke belakang, keberadaan warung-warung di seputaran Selokan Mataram, punya sejarah panjang. Awalnya, sebuah tuntutan para mahasiswa yang menghendaki warung makan dekat dan murah. Nampaknya peluang bisnis kecil-kecilan itu mendapat sambutan hangat masyarakat di seputaran Selokan Mataram.

Sejak saat itulah, muncul tenda-tenda sederhana sebagai perwujudan warung makanan jadi, yang kemudian berkembang menjadi bangunan semi permanen. Namun dalam upaya pengembangan wilayah itu, mulai mendapat sorotan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan maksud akan dilakukan penataan, meluncur ditertibkannya surat perintah penggusuran terhadap para pedagang. Tapi ternyata rencana penggusuran itu mendapat perlawanan dari para pedagang. Mereka menyatakan, dalam krisis seperti saat ini sangat tidak tepat mengusir paksa di lahan yang menjadi tumpuan untuk menghidupi anak istri mereka.

Menurut pihak Pemda Kabupaten Sleman bagi pemilik warung yang membongkar sendiri bangunan miliknya akan diberikan uang ganti rugi sebesar Rp 300.000,00 akan tetapi bagi mereka yang tidak mau membongkar sendiri dan dibongkar paksa oleh petugas tidak akan mendapatkan ganti kerugian tersebut. Oleh sebab itu, situasi di sepanjang Selokan Mataram tetap biasa. Hingga Jumat (24/10), semua pedagang tetap membuka warung-warungnya untuk memberikan pelayanan bagi mahasiswa. Padahal batas akhir, bagi para pedagang untuk minggir dari lahan itu, Minggu (26/10) (Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2003).

Para pedagang yang tergabung dalam Kelompok Pengusaha Kecil Selokan Mataram tidak menginginkan adanya tindakan anarkis pada Minggu 26 Oktober. ”Bila hal itu sampai terjadi kami tidak tinggal diam,” tandas sejumlah anggota KPKSM saat mengadu ke DPRD Sleman beberapa waktu lalu (Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2003). Oleh karena itulah warung-warung mahasiswa itu belum ada satupun yang dibongkar oleh pemiliknya sendiri. Bahkan tiga spanduk besar dibentangkan, dalam spanduk tersebut tertulis penolakan penggusuran itu. ”Kami tak mau digusur, tapi ditata. Sebab jika alasan karena kumuh bukan dengan jalan menggusur,” ungkap para pedagang.

Akan tetapi konflik tidak berhenti sampai di situ, pihak Pemda Kabupaten Sleman, khususnya Bupati Kabupaten Sleman pada suatu kesempatan, menegaskan sikapnya untuk tidak mau memenuhi keinginan para PKL. Sebab persoalan PKL sudah diserahkan pada instansi terkait yang tinggal melaksanakan kebijakan yang diambil Pemkab Sleman. Ditambahkan, para PKL harus menyadari bahwa untuk kepentingan pembangunan Selokan Mataram itu banyak sekali yang dikorbankan (nenek moyang) warga Sleman. Oleh karena itu sudah sepantasnya mereka kini menerima jerih payah pengorbanan nenek moyangnya dengan menikmati jalan tepi Selokan yang nyaman dan aman (Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober 2003).

Lebih lanjut ditambahkan bahwa yang harus disalahkan dalam kasus penyalahgunaan tanah sepanjang Selokan adalah Dinas Pengairan DIY. Sebab sebagai instansi yang pada awalnya mengelola Selokan, mereka tidak memberi penjelasan pada masyarakat tentang fungsi jalan inspeksi tersebut. Bahkan mereka tidak mengamankan jalan inspeksi tersebut sehingga akhirnya digunakan para PKL untuk berjualan (Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober 2003).

Di pihak para PKL sendiri tetap tidak mau digusur dengan alasan bahwa apa yang dilakukan para PKL sebagai anak bangsa tersebut sekadar mencoba melakukan aktivitas untuk mencari nafkah. Hal ini diketahui dari wawancara awal yang dilakukan dengan beberapa PKL yang berada di sepanjang jalan Selokan Mataram. Menurut mereka keberadaan para PKL telah membantu pemerintah mengurangi pengangguran karena tersedianya lapangan pekerjaan yang mereka ciptakan. Mereka juga bisa menekan praktik rentenir dengan berdirinya sebuah koperasi. ”Selain itu keberadaan PKL ternyata mampu mencegah tindak kejahatan yang sebelumnya marak di sepanjang jalan Selokan Mataram tersebut,” ungkap para PKL.

Walaupun ada tentangan dari para pedagang kaki lima tentang kebijakan pembangunan jalan di sepanjang Selokan Mataram, akan tetapi Pemerintah Daerah selaku “penguasa” tetap memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kehendaknya. Hal ini terbukti dari pembangunan jalan di sepanjang Selokan Mataram sudah mulai dilakukan (Kedaulatan Rakyat, 2 Desember 2003). Bersamaan dengan dimulainya pembangunan jalan itu, satu per satu para PKL yang tadinya masih bertahan di sepanjang jalan Selokan Mataram mulai tergusur dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai tempat lagi untuk menggelar dagangan seperti biasa. Di lain pihak belum tampak adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengenai kemana para PKL itu harus direlokasi. Karena itulah mereka kini baik secara individual maupun secara kelompok, berusaha mencari tempat lain yang dapat menggantikan tempat mereka untuk kembali berdagang seperti biasa.

Para PKL yang tergusur ada yang berasal dari Yogyakarta dan ada yang berasal dari luar kota Yogyakarta. PKL yang berasal dari dalam kota Yogyakarta dapat cepat mencari tempat untuk kembali berdagang seperti biasa karena mereka memahami situasi dan keadaan kota Yogyakarta. Akan tetapi PKL yang berasal dari luar kota kesulitan untuk mendapatkan tempat baru, mereka belum mengetahui situasi dan kondisi kota Yogyakarta yang cocok untuk tempat berdagang mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang sosial budaya pedagang kaki lima sepanjang Selokan Mataram?
2. Bagaimanakah pandangan pedagang kaki lima sepanjang Selokan Mataram terhadap kebijakan pembangunan jalan sepanjang Selokan Mataram?
3. Bagaimanakah cara pandang penyelesaian masalah terhadap kebijakan pembangunan jalan sepanjang Selokan Mataram?

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang
berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu
bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan
atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik
dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Tjokroamidjojo &
Mustopadidjaya, 1988; Siagian, 1985).
Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan nasional yang
membawa perubahan di sektor pembangunan ekonomi, di mana tercatat bahwa
pertumbuhan ekonomi yang pesat secara terus menerus selama lebih-kurang 32 di
masa pemerintahan Orde Baru belum mampu membangun basis ekonomi rakyat
yang tangguh.
Perlu pula disadari bahwa proses percepatan pembangunan yang terlalu
menitik-beratkan pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dimbangi
dengan pemerataan pendapatan untuk membangun ekonomi rakyat, maka misi
pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat akan
terabaikan sehingga basis ekonomi rakyat (nasional) mengalami kegoncangan
bahkan rapuh. Kerapuhan basis ekonomi rakyat mulai nampak pada saat bangsa
Indonesia memasuki era tinggal landas atau Pembangunan Jangka Panjang Kedua
(PJP II) yang ditandai dengan munculnya krisis multi-dimensional, yang diawali
dengan krisis ekonomi dan moneter pada awal tahun 1997 sekaligus menandai
berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan dimulai dengan memasuki Era
Reformasi.
Dengan adanya krisis ekonomi dan moneter, maka terjadi kelumpuhan
ekonomi nasional terutama di sektor riel yang berakibat terjadinya PHK besarbesaran
dari perusahan-perusahan swasta nasional. Hal ini berujung pada
munculnya pengangguran di kota-kota besar, termasuk Kota Manado sebagai
obyek penelitian ini.
Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, kota Manado merupakan kota
perdagangan adalah wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi
positif dengan memilih bekerja di sektor informal. Salah satu sektor informal yang
banyak diminati para pengangguran (selain yang sudah lama bekerja di sektor ini)
yaitu pedagang kaki lima.
Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil
adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang
berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang
mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut
mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan
pembangunan ekonomi pada khususnya.
Pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki
potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga
kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk
bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.
Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan UU. No. 9 Tahun 1995
tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil (termasuk pedagang kaki
lima) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan
memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperanan
dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta
mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas
nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Bahkan pedagang
kaki lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan
masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu
kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki
lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah
seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
Lepas dari beberapa keunggulan yang dimiliki kelompok usaha kecil,
khususnya pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan di atas, namun hasil
pra-survei menunjukkan bahwa dari 1.117 orang pedagang kaki lima yang tersebar
di 12 (dua belas) lokasi pasar senggol yang ada di Kota Manado, ternyata
memperoleh pendapatan rata-rata per-tahun masih tergolong rendah. Indikasi
rendahnya tingkat pendapatan mereka dapat ditelusuri melalui kepemilikan rumah
tinggal, di mana sebagian besar masih mengontrak rumah, bahkan ada di antara
mereka yang masih tinggal di rumah keluarga.
Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa kondisi ini diduga
bersumber dari dua hal pokok, yaitu (1) faktor internal kelompok pedagang kaki
lima itu sendiri; dan (2) faktor ekternal, yakni kebijakan pemerintah dalam
pembinaan usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima). Masalah yang berkaitan
dengan faktor internal, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan formal
dan keterampilan dalam berusaha; perilaku konsumtif (konsumerisme),
kebanyakan dari mereka belum mempunyai modal sendiri (sumber modal
sebagian dari rentenir, dan sebagian dari barang-barang yang dijajakan adalah
barang-barang komisi). Sedangkan faktor ekternal berkaitan dengan kebijakan
pemerintah dalam pembinaan usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima yang
hingga saat ini baru sebagian kecil saja yang telah memperoleh pembinaan pihakpihak
terkait dari 1.117 orang usaha kecil, termasuk pedagang kaki lima yang ada
di Kota Manado. Kedua hal pokok di atas merupakan faktor-faktor yang berkaitan
langsung dengan masalah pemberdayaan sektor informal, khususnya pengelolaan
pedagang kaki lima, yakni masalah pengelolaan unsur manusia (pelatihan),
pengelolaan unsur uang (modal kerja) dan pengelolaan unsur metode (manajemen
usaha) dalam upaya meningkatkan pendapatan guna memberikan kontribusi pada
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di samping itu, adanya dugaan bahwa tingkat pendapatan kelompok
pedagang kaki lima yang bergerak di sektor pangan (makanan masak), seperti mie,
bakso, coto, konro dan lain-lain, lebih tinggi dibanding kelompok pedagang kaki
lima yang bergerak di sektor sandang/pakaian dan barang-barang kelontong
Mengacu pada permasalahan tersebut, maka penelitian mengenai
pemberdayaan sektor informal, yang berkaitan dengan studi tentang pengelolaan
kelompok pedagang kaki lima dan konstribusinya terhadap penerimaan PAD di
Kota Manado, penting untuk dilakukan.
B. Perumusan Masalah
Beranjak dari indentifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1) Sejauhmana pengaruh pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dari
aspek pemnerian pendidikan dan latihan (pelatihan) terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado ?.
2) Apakah pemberian bantuan modal sebagai salah satu aspek
pemberdayaan PKL punya pengaruh terhadap penerimaan PAD Kota
Manado ?.
3) Sejauhmana pula pengaruh pemberdayaan PKL dari aspek cara-cara
mengolah usaha terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota
Manado ?.
4) Sejauhmana pengaruh pendapatan atau penghasilan (profit usaha)
pedagang kaki lima terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kota Manado ?.
5) Seberapa besar pengaruh secara simultan aspek-aspek pemberdayaan
PKL, seperti pemberian pendidikan dan latihan (pelatihan), bantuan
modal, cara-cara mengolah usaha dan pendapatan atau penghasilan
(profit) usaha pedagang kaki lima terhadap penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Manado ?.
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan pedagang kaki lima
(PKL) dari aspek pemnerian pendidikan dan latihan (pelatihan)
terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.
2) Untuk menganalisis apakah pemberian bantuan modal sebagai salah satu
aspek pemberdayaan PKL punya pengaruh terhadap penerimaan PAD
Kota Manado.
3) Untuk menjelaskan pengaruh pemberdayaan PKL dari aspek caracara
mengolah usaha terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kota Manado.
4) Untuk mengkaji sejauhmana pengaruh pendapatan atau penghasilan
(profit usaha) pedagang kaki lima terhadap penerimaan Pendapatan
Asli Daerah Kota Manado.
5) Untuk mengukur besarnya pengaruh secara simultan aspek-aspek
pemberdayaan PKL, seperti pemberian pendidikan dan latihan
(pelatihan), bantuan modal, cara-cara mengolah usaha dan
pendapatan atau penghasilan (profit) usaha pedagang kaki lima
terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.
2. Manfaat Penelitian
Mengacu pada tujuan penelitain ini, maka hasil penelitian diharapkan
bermanafaat ganda. Di satu sisi, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan
menambah hasanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Manajemen
Sumber Daya Manusia dan di sisi lain, secara praktis, hasil penelitian ini memberi
kontribusi bagi pihak-pihak terkait, seperti Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha
Kecil, Dinas Pasar, BUMN dan lain-lain dalam upaya memberdayakan sektor
informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima dalam rangka peningkatan
pendapatan (profit) usaha, sekaligus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah dari sektor retribusi guna memacu penyelenggaraan otonomi daerah.

Rabu, 03 Februari 2010

foto

hehehhe

Senin, 28 Desember 2009

PEDOMAN PKL - Didukung oleh Google Docs

Jurnal analisis sosial - Google Buku

Kamis, 26 November 2009

TPF Jangan Hanya Menjadi Kamuflase Belaka

Posted 3 weeks, 2 days ago @ latri

0

Tim Penyelidik Fakta (TPF) yang dibentuk Presiden atas berbagai masukan dari berbagai kalangan dalam kasus penahanan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah diharapkan jangan hanya menjadi kamuflase (kesemuan) belaka. Untuk meredam berbagai gejolak yang terjadi ditengah masyarakat yang menentang penahanan ketua non aktif KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tersebut.
Kasus penahanan kedua orang tersebut banyak dinilai merupakan salah satu upaya pelemahan institusi KPK yang selama ini kinerjanya sudah mendapat acungan jempol dari masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini. Sedang disisi lain Kepolisian dianggap menjadi salah satu institusi yang justru menghalangi upaya gerak KPK dalam pemberantasan korupsi dengan penahanan anggota KPK yang dakwaannya berubah-rubah. Tak heran jika reaksi pelemahan KPK banyak ditentang masyarakat, bahkan sampai akan di bawa kedalam forum Perdamaian Bangsa-Bangsa (PBB).
TPF sebagai Tim Independen Pencari Fakta yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution diharapkan benar-benar bisa bersifat netral dan transparan dalam mengungkapkan kasus yang melibatkan dua institusi KPK dan Kepolisian. Dengan demikian nantinya diharapkan berbagai fakta yang ada bisa terungkap sampai tuntas hingga akhir.
Tentunya kita tidak mau pembentukan TPF pada akhirnya hasilnya akan kabur bahkan menghilang seiring dengan berkurangnya reaksi dan publikasi dari masyarakat untuk membela KPK. Hal ini bukan ketidakpercayaan terhadap TPF yang dibentuk, tapi tentu kita tidak lupa akan sejarah pencari fakta di Indonesia.
Ketika pada masa runtuhnya Orde Baru, sekitar tahun 1998 banyak sekali mahasiswa, para aktifis yang dinyatakan hilang saat mereka berdemontrasi menentang pemerintah. Setelah masa reformasi juga dibentuk tim penelusuran terhadap para demonstran yang hilang hingga sekarang juga belum ada kejelasan laporannya.
Kemudian kasus pembunuhan aktifis HAM Munir juga dibentuk penyelidik yang menyebabkan tewasnya aktifis tersebut sampai sekarang juga kabarnya masih simpang siur. Siapa sebenarnya mereka yang terlibat dalam penculikan para demonstran tersebut? Siapa yang terlibat dalam penewasan aktifis HAM Munir? Sanksi apa yang diberikan kepada mereka yang mengakibatkan nyawa-nyawa pembela demokrasi melayang, hingga kini belum ada kejelasan!
Permintaan maaf KAPOLRI atas keluarnya istilah cicak dan buaya dimana cicak diibaratkan KPK dan buaya diibaratkan kepolisian patut mendapatkan acungan jempol. Cicak yang diibaratkan dengan KPK banyak dijadikan simbol oleh masyarakat untuk membela KPK sebagai penegak demokrasi. Berbagai kalangan masyarakat saling berafiliasi dengan menggunakan kata “Dukung CICAK (Cintai Indonesia Cintai KPK)”.
Akan tetapi reaksi masyarakat terhadap kinerja kepolisian dengan menggunakan istilah tersebut juga tidak akan dengan mudah dihilangkan begitu saja. Masyarakat yang sudah gerah dengan tindakan para penegak hukum yang masih banyak yang berbuat tidak sesuai dengan keadilan langsung beraksi ketika terjadi kasus penahanan personal KPK sebagai institusi penegak hukum yang telah berhasil menyeret para koruptor ke penjara.
Apalagi di era kebebasan informasi saat ini masyarakat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai media. Satu informasi bisa ditelaah dari berbagai macam sudut dengan menggunakan kedalaman berita (indept news) dimana satu media bisa melangkapi media yang lain. Dengan demikian masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang beraneka ragam. Sekali lagi kita berharap bahwa TPF benar-benar bekerja optimal sesuai dengan harapan bangsa ini.

Digerogoti Tumor, Afri 70 hari tidak makan

Dimuat Banyumas1 29 July 2009 dalam Kategori GALERI FOTO, KESEHATAN, PURBALINGGA. Anda bisa mengikuti setiap tanggapan melalui RSS 2.0. Anda bisa meninggalkan tanggapan atau trackback untuk berita ini

MASIH ingat berita Afri Kurniasih (8,5) warga RT 2 RW 3, Desa Bojong (Mrebet) yang menderita Tumor Humeri Dis B. Usai mendapatkan pengobatan yaitu merelakan tangan kanannya diamputasi akhir Maret lalu, saat ini kondisinya justru semakin memburuk. Tumornya dikabarkan menyerang ke bagian mulut dan mata serta mukanya. Afri kini benar-benar mengharap uluran tangan dermawan untuk membantnya.

Akibat derita itu, Afri tidak bisa makan dan hanya minum. Kondisi itu sudah berjalan sekitar 70 hari sejak tumor ganas itu kembali menjalar. Padahal keinginan untuk makan selalu dilontarkan gadis kelas 2 SD itu kepada orang tuanya. Namun nyatanya mulutnya hanya bisa untuk meminum teguk demi teguk air saja.

Saat ditemui banyumasnews.com, Rabu (29/07) Samyono (45) kakek Afri mengatakan, sekitar akhir Maret tangan cucunya diamputasi di RS Margono Sukarjo, Purwokerto. Usai amputasi hampir dua bulan kondisinya membaik. Bahkan ketika dikunjungi wartawan dari beberapa media juga mengatakan sudah mau sekolah lagi.

“Tidak lama setelah itu kondisinya berubah total. Mulut dan rongga serta mata membengkak serta tidak bisa untuk menelan dan kabur saat melihat. Keluarga bermaksud menggunakan Jamkesmas untuk berobat kembali, namun karena ketiadaan biaya, kami bawa pulang dan dirawat hingga sekarang,” papar Samyono.

Ditambahkan Samyono, menurut dokter tumor yang dulu menjalar kembali. Kebagian mulut dan mata serta mengakibatkan susah menelan. Keluarga sangat mengharapkan uluran tangan dermawan untuk meringankan atau bahkan membantu biaya pengobatan Afri. “Orang tua hanya bekerja sebagai penderes, dan kami juga dari keluarga tidak mampu,” imbuhnya.

Ayah Afri, Rumedi (31) mengungkapkan awal mula anaknya menderita tumor itu, sekitar Oktober 2008 lalu Afri mengeluh ada benjolan di sekitar siku dengan ukuran kecil. Pihak keluarga membawa ke pengobatan tradisional dan diurut (pijat). Hasilnya memang sembuh, namun tidak sampai satu bulan benjolan itu kembali tumbuh dan terasa sakit.

Kemudian pada awal Januari 2009 keluarga berinisiatif periksa ke RSUD Banyumas. Penanganan dilakukan dokter dengan sedikit melakukan pembedahan, namun usai berobat, kesembuhan masih minim. Bahkan ada semacam pembengkakan yang akhirnya pecah.

Pihak RSUD Banyumas, menyarankan anaknya berobat ke Rumah Sakit Margono Sukaryo (RSMS) Purwokerto untuk cek darah dan lainnya. Hasil dari pemeriksaan tim dokter Patologi di dapatkan tumor Humeri itu.

“Dokter juga menyarankan untuk diamputasi. Namun kami keluarga belum siap. Selain biaya, keluarga belum siap mental menghadapinya,” ujar Rumedi, kemarin. Kerena itu keluarga berharap ada dermawan yang bisa membantu kesulitan tersebut (banyumasnews.com/pbg)

Senin, 23 November 2009

jeng yani

BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Sebagaimana diketahui secara umum Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.06o – 112.07o Bujur Timur ,7.06o – 8.02o Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Karangploso Kab.Malang, Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab Malang, Sebelah Selatan: Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab. Malang Sebelah Barat : Kec. Wagir dan
Kec. Dau Kab Malang.
Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km2 yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak disebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, Sebelah Timur Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di Wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.
Dari lima kecamatan yang ada terbagi atas 57 kelurahan. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh kelurahan masuk ke dalam kategori kelurahan Swa Sembada. Artinya hampir seluruh kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri.
Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu melalui Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, dan Surveisurvei kependudukan. Menurut hasil Proyeksi Penduduk pada tahun 2007 ( Tabel 3.1.5) penduduk Kota Malang sebanyak 816.444 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 407.959 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 408.485 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 99,87. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, pada periode 1990–2000 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,86 %.
Banyak sektor-sektor yang dapat dilihat di kota Malang tersebut, diantaranya adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan lain sebagainya. Dari hasil kegiatan pertanian tanaman padi total luas panen selama tahun 2007 seluas 2.123 Ha dengan produksi 14.277,02 ton. Untuk produksi tanaman palawija antara lain Jagung sebesar 873,10 ton; ubi kayu 2.942,81 ton; dan ubi jalar 166,37 ton.
Industri dengan potensi yang cukup untuk dikembangkan kota Malang adalah industri keramik, mebel, gerabah merah, kerimpik tempe, kerajinan rotan, dan industri sanitair. Dari semua enam macam barang komoditi, yang dapat menjangkau pasar ekspor adalah industri mebel, keramik dan rotan. Industri mebel kebanyakan dijual kepada Negara-negara Eropa (Perancis, Inggris, Jerman), Amerika, Jepang, Singapura. Barang - barang dari rotan adalah (tempat tidur, kursi tamu, kursi letter L) yang kebanyakan dijual ke negara Australia, Perancis, Libanon dan Jepang.
Keberadaan dari industri-industri kecil, kerajinan tangan dan industri rumah tangga lain hanyalah untuk pasar regional dan lokal. Kemungkinan untuk mengembangkan dan mempromosikan ke level medium dan besar-besaran, tergantung pada peran dari jasa perbankan.
Perkembangan setiap sector-sektor di kota Malang ini sangat terkoordinir dan efisien dalam implemetasinya. Makalah ini akan berusaha menjelaskan model pembangunan dan strategi pembangunan Kota Malang dengan melihat dari potensi, maupun hambatan-hambatan dalam pembangunan.
B.Tujuan Penyusunan Laporan Penelitian
1.Mengetahui gambaran umum daerah Kota Malang
2.Mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi Kota Malang
3.Mengetahui strategi pembangunan daerah Kota Malang

C.Manfaat Penyusunan Laporan Penelitian
1.Bagi Pemerintah
Sebagai acuan pemerintah dalam rangka menjalankan program pembangunan dengan melihat potensi, hambatan, dan peluang ketercapaiannnya.
2.Bagi Peneliti
Mengetahui gambaran umum, potensi, hambatan, dan strategi pembagunan yang dilaksanakan di Kota Malang.
3.Bagi Masyarakat
Mengetahui bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di wilayah Kota Malang guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

BAB II
DESKRIPSI POTENSI DAERAH
A.DEMOGRAFI
1.Keadaan Geografis Kabupaten Malang
Secara umum Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.06o – 112.07o Bujur Timur ,7.06o – 8.02o Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Karangploso Kab.Malang, Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab Malang, Sebelah Selatan: Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab. Malang Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang.
Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak disebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, Sebelah Timur Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di Wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.
2.Iklim
Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2007 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,9oC sampai 24,1oC. Sedangkan suhu maksimum mencapai 31,8oC dan suhu minimum 19,0oC. Rata-rata kelembaban udara berkisar 79% - 85%, dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 37%.
Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Maret, dan April. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angina maksimum terjadi di bulan Agustus, September dan Juni.
3.penduduk
Kota Malang terdiri atas 5 (lima) kecamatan yang terbagi atas 57
kelurahan, 528 RW, dan 3920 unit RT. Menurut hasil proyeksi pada tahun
2007, penduduk Kota Malang sebanyak 805.860 jiwa (pada malam hari
dan ± 1 (satu) juta jiwa pada siang hari) yang memiliki komposisi
penduduk laki-laki sebanyak 400.873 jiwa dan penduduk perempuan
sebanyak 404.987 jiwa dan Tingkat kepadatan penduduk Kota Malang
rata-rata mencapai 7.120 jiwa per Km2 sedangkan Tingkat kepadatan
penduduk tertinggi berada di Kecamatan Klojen yang mencapai 11.770
jiwa per Km2, tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungkandang yang hanya mencapai 4.450 jiwa per Km2.
Dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,80% per tahun,
Kota Malang menjadi Daerah hunian yang semakin padat ditambah oleh
pembangunan perumahan dan permukiman baru di wilayah pinggiran
kota dan pertumbuhan kawasan perdagangan formal maupun informal
yang semakin marak disamping munculnya slum area di beberapa lokasi
permukiman yang telah ada sebelumnya.
B.SEKTOR-SEKTOR
1. PERTANIAN
Dari lima kecamatan yang ada hanya Kecamatan Klojen yang tidak ada kegiatan pertanian lahan sawah, sedangkan yang paling luas lahan pertanian dengan menggunakan lahan sawah ada di Kecamatan Kedungkandang (622.434 Ha). Dari hasil kegiatan pertanian tanaman padi total luas panen selama tahun 2007 seluas 2.123 Ha dengan produksi 14.277,02 ton. Untuk produksi tanaman palawija antara lain Jagung sebesar 873,10 ton; ubi kayu 2.942,81 ton; dan ubi jalar 166,37 ton.
2. perkebunan
Produksi tanaman perkebunan selama tahun 2007 tercantum dalam Tabel 5.1.8. Dari kelima kecamatan yang ada untuk kegiatan tanaman perkebunan didominasi di Kecamatan Kedung kandang, hal ini terlihat dari produksi kelapa sebanyak 78,44 ton; kopi 9,11 ton.

3. peternakan
Untuk kegiatan pemeliharaan ternak dan unggas dapat dilihat pada Tabel 5.1.9 dan 5.1.10. Dari Tabel 5.1.9 terlihat untuk kegiatan pemeliharaan sapi perah paling banyak dilakukan di Kecamatn Kedungkandang (59 ekor); sapi potong terbanyak di Kecamatan Kedungkandang (1.063 ekor) ; Kambing terbanyak di Kec. Kedungkandang (529 ekor).
Data dari Rumah Potong Hewan di Kota Malang sebagaimana terdapat pada tabel 5.2.1 diperoleh gambaran hewan yang dipotong menurut bulan.
4 industri
Berdasarkan banyaknya pekerja, industri pengolahan dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu Industri Besar (jumlah pekerja lebih dari 100 orang), Industri Sedang (jumlah pekerja 20-99 orang), Industri Kecil (jumlah pekerja 5-19 orang), dan Industri Rumahtangga (jumlah pekerja 1-4 orang).
Pengumpulan data perusahaan industri besar dan sedang (B/S) dilakukan setiap tahun dengan cara sensus lengkap. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kota Malang tahun 2007 sebanyak 197 perusahaan, terdiri dari 156 perusahaan merupakan industri sedang dan 41 perusahaan industri besar. Bila dilihat menurut lokasinya, sebagian besar perusahaan industri B/S berada di
wilayah Kecamatan Sukun yaitu sebanyak 66 perusahaan. Kemudian di Kecamatan Blimbing sebanyak 56 perusahaan dan sisanya tersebar di tiga kecamatan lainnya seperti terlihat pada tabel 6.1.1.
Dari jumlah perusahaan industri B/S yang ada di Kota Malang, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 33.262 orang. Sebagian besar perusahaan Industri B/S merupakan Sub sektor industri. Industri pengolahan tembakau menyerap tenaga kerja sebanyak 26.151 orang. Nilai output perusahaan industri B/S pada tahun 2007 sebesar 101.959.417.334 ribu rupiah.
5. perdagangan
Kegiatan ekspor yang tercatat di Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Kota Malang selama Tahun 2007 senilai 27.808.287,75 US$ dari 9 macam komoditi ke 33 negara (Tabel 7.1.2 dan 7.1.3). Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan sebanyak 429. Realisasi Impor yang tercatat senilai 251.300.517,54 US$ dari 22 negara ( Tabel 7.1.4 dan 7.1.5 ).
6. hotel
Sebagaimana kita ketahui Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur , kegiatan akomodasi yang menunjang kegiatan tersebut adalah adanya sarana akomodasi. Jumlah Akomodasi yang ada sebanyak 60 hotel dan akomodasi lainnya dengan fasilitas kamar 1.922 kamar dan 2.951 tempat tidur. Dari Kamar yang tersedia untuk hotel berbintang tingkat hunian kamar yang terjual sebesar 33.85 % dan hotel non bintang 21,12 % dengan rata-rata tingkat hunian selama 1,40 -1.95 hari.
6. pariwisata
Di sektor pariwisata, Kota Malang mempunyai banyak keunggulan
yang dapat dibanggakan. Keunggulan pariwisata di Kota Malang memang
tidak terletak pada sumberdaya alam, namun lebih banyak kepada
infrastruktur pariwisata, seperti hotel, restoran, transportasi, sejarah,
travel agen dan perbelanjaan. Sampai saat ini hotel di Kota Malang
berjumlah 60 hotel, yang terdiri dari hotel kelas bintang sebanyak 10
buah, hotel kelas melati sebanyak 39 buah dan bentuk akomodasi lainnya
sebanyak 11 buah. Sedangkan restoran berkembang dengan cukup pesat,
transportasi lancar, jumlah travel agen banyak dan pusat perbelanjaan
tersedia. Disamping itu rumah sakit baik negeri maupun swasta banyak
bermunculan di Kota Malang.
6. perhubungan
a. jalan
Sarana penunjang yang paling penting dalam menunjang segala kegiatan adalah jalan yang ada. Berdasarkan pemerintahan yang mengelola jalan terbagi menjadi 3. Jalan terpanjang adalah jalan Kabupaten 873,26 km, jalan Propinsi 49,32 dan jalan Negara 14,46 km.
b. transportasi
Sarana transportasi darat baik untuk barang maupun untuk penumpang yang ada di Kota Malang cukup beragam jenisnya. Pelayanan angkutan jalan raya khususnya kereta api mengalami peningkatan jumlah penumpang dan barang yang diangkut dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penumpang yang menggunakan kereta api tahun 2007 sebanyak 837.616 dan barang yang diterima sebesar 12.375.000 ton.
c. pos dan giro
Pembangunan sarana pos dan sarana telekomunikasi serta peningkatan kualitas pelayanannya saat ini dirasakan sudah sangat dibutuhkan untuk memperlancar aktifitas, baik aktifitas pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Tabel 8.6.1 menunjukkan perkembangan pengiriman berita melalui Kantor Pos Malang Selama tahun 2007 jenis pengiriman berita melalui surat biasa sebanyak 960.820 pucuk ; melalui surat kilat sebanyak 60.348 pucuk dan melalui kilat khusus sebanyak 772.065 pucuk. Jasa lain yang dapat dilayani lewat Kantor Pos antara lain pengiriman paket; pelayanan kegiatan lembaga keuangan (penerimaan giro dan tabanas). Dalam tahun 2007 Jumlah paket yang terkirim sebanyak 57.251 buah.; penerimaan giro/cek pos senilai 1.181.277,2 ( Juta Rp) dan penerimaan tabanas senilai 20.938,1 (Juta Rp) dan pengiriman wesel pos senilai 8.865,44 (Juta Rp).
d. telekomunikasi
Jumlah pelanggan telepon di Kota Malang terbanyak adalah pelanggan flexi sebanyak 136.876 diikuti pelanggan rumah tangga 85.850 dan swasta 12.142 (tabel 8.7.1).
8. keuangan dan harga – harga
Gambaran Keuangan Daerah tertuang dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi Pendapatan terlihat total Pendapatan daerah selama tahun 2007 sebesar Rp 644.755.574.122,46. Sumber pendapatan yang terbagi dalam tiga kelompok. Dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 87.115.734.710,46 rupiah. .Sedangkan pendapatan yang merupakan Pendapatan Transfer, yaitu Dana Perimbangan (DAU) menberikan kontribusi terbesar yaitu 420.234.685.000 rupiah.
Sedangkan dari sisi Pengeluaran total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sebesar 648.747.892.165 rupiah, dimana pengeluaran tersebut terbagi untuk Belanja Operasi sebesar 461.645.273.818 rupiah, Belanja Modal sebesar 148.181.706.215 rupiah, Belanja tak terduga 62.092.331 rupiah dan transfer bagi hasil ke desa sebesar 45.916.200 rupiah.
a.lembaga keuangan
lembaga keuangan yang banyak membantu perekonomian di kota malang adalah lembaga keungan perbank-kan, penggadaian dan koperasi. Jumlah bank umum yang beroperasi di kota Malang pada tahun 2007 sebanyak 35 yang terdiri dari 9 bank pemerintah, 25 bank swasta dan 1 Bank Pemerintah Daerah. Dari kegiatan perbankan tercatat total aset yang tersedia sampai dengan Desember 2007 sebesar 13.772.949 juta rupiah.
Salah satu kegiatan lembaga keuangan selain bank antara lain kegiatan Pegadaian di kota Malang tersebar di 6 Kantor Cabang. Dari kegiatan tersebut selama tahun 2007 terlihat jumlah kredit yang dijaminkan sebanyak 220.753 unit dengan nilai kredit sebesar 214.860 juta rupiah. Sedangkan pelunasan yang terjadi sebanyak 213.433 unit dengan nilai jaminan sebesar 200.648 juta rupiah. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian adalah melakukan pelelangan terhadap jaminan yang tidak dilunasi, yaitu sebesar 5.137 unit dengan nilai lelang sebesar 3.006.697 juta rupiah.
Salah satu Kegiatan lembaga keuangan lainnya yang ada di Kota Malang adalah koperasi. Jumlah koperasi yang ada di Kota Malang sebanyak 638 buah. Jumlah anggota koperasi adalah 105.263 orang.
b.harga – harga
Harga yang secara rutin dipantau oleh BPS Kota Malang adalah harga ditingkat konsumen Untuk mengetahui gambaran perkembangan harga beberapa jenis barang / jasa yang terjadi telah dibuatkan satu indikator yaitu indeks harga konsumen (IHK). Tahun yang dipergunakan dasar untuk penghitungan Indeks Harga Konsumen adalah tahun 2000 .
Secara umum indeks harga konsumen selama tahun 2007 dari bulan kebulan cenderung naik, hal ini terlihat dari Gambar 9.1. Indeks Harga Konsumen pada bulan Januari sebesar 143,24 sampai dengan bulan Desember mencapai 150,57. Untuk mengetahui seberapa besar perubahan harga yang terjadi, yang biasa dengan inflasi. Besaran inflasi per bulan secara umum terlihat pada Gambar 9.2. Perubahan kenaikan harga tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar 1,03 persen. Sedangkan penurunan harga terendah terjadi pada Bulan Juni sebesar -0.13 persen. Secara keseluruhan perubahan harga yang terjadi selama tahun 2007 mencapai 5,93 persen. Untuk mengetahui lebih rinci masalah harga dapat dilihat di Tabel 9.5.4.
9 Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)
Salah satu cara untuk mengetahui kinerja dari suatu wilayah antara lain dengan melihat seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di suatu wilayah. Besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi tersebut umumnya disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan besaran PDRB tersebut dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Dari ketiga pendekatan tersebut yang dapat disajikan dalam buku ini sebatas PDRB dari pendekatan produksi.
Berdasarkan pendekatan produksi, dari seluruh faktor produksi yang ada dikelompokkan ke dalam sembilan sektor, dimana faktor produksi tersebut dinilai berdasarkan atas harga tahun berjalan /berlaku dan atas harga dasar pada tahun dasar (konstan) tertentu. Tahun yang dipergunakan sebagai tahun dasar penghitungan adalah tahun 2000.
Dari hasil penghitungan, besaran nominal PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2007 sebesar 20.543.001,92 (Juta Rp), sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 11.380.769,63 (juta Rp). Sektor yang memberikan andil yang cukup signifikan secara berurutan adalah Sektor Industri Pengolahan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Jasa-jasa; Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan; Angkutan dan Komunikasi. Salah satu indikator lain yang dapat menggambarkan kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dihitung dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan, dimana keadaan ini dapat menggambarkan kenaikan jumlah produksi dengan menghilangkan faktor perubahan harga. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2007 adalah 5,98 persen. Sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (7,12 persen); Perdagangan, Hotel dan Restoran (6,68 persen); Bangunan (0,28); Jasa-jasa (5,79 persen); Industri Pengolahan (5,41) Angkutan dan Komunikasi (4,0) dan Listrik, Gas dan Air Bersih (3,54).

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
A.Pendekatan ( Landasan Teori)
Kendati telah disadari pembangunan perekonomian yang kokoh, kesejahteraan social masyarakat dan meminimalkan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan daerah Kota Malang. Tetapi, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan ini harus diakui bukanlah hal yang mudah, dan sebaliknya merupakan tantangan yang berat dan membutuhkan dukungan dari seluruh pelaku pembangunan, masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan seluruh stakeholders.
Persoalan memajukan perekonomian rakyat yang tangguh, membangun kesejahteraal social masyarakat dan meminimalkan kemiskinan sesungguhnya adalah permasalahan social yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya asset produksi untuk melangsungkan kehidupan. Kemiskinan yang masih membelenggu sebagian masyarakat Kota Malang, selain berkaitan dengan ketidakmampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dimilikinya asset produksi dan pekerjaan yang layak, juga menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan kelemahan jasmani.
Yang dimaksud kerentanan disini, dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan poverty rackets atau “roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya. Sementara itu, ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus dimana elit desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin. Ketidakberdayaan keluarga miskin di kesempatan yang lain mungkin dimanifestasikan dalam hal seringnya keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan sering pula mengakibatkan terjadinya bias bantuan terhadap si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak memperoleh subsidi.
Seseorang sebuah keluarga yang miskin seringkali mampu tetap survive dan bahkan bangkit kembali terutama bila mereka memiliki jaringan atau pranata social yang melindungi dan menyelamatkan. Tetapi, seseorang atau keluarga miskin yang tidak memiliki akses atau networking yang kuat, tidak berdaya, sering sakit, dan jatuh pada lingkaran setan atau perangkap kemiskinan, mereka umumnya sulit untuk bangkit kembali. Seseorang yang dibelit perangkap kemiskinan acapkali tidak bisa ikut menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, rapuh, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan, dan bahkan acapkali justru mengalami penurunan kualitas kehidupan.
Dewasa ini, terutama pasca kenaikan BBM, harus diakui bahwa kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Malang makin sulit diwujudkan dengan segera, selain kondisi perekonomian nasional masih belum sepenuhnya pulih dari imbas situasi krisis, juga karena seringkali diperparah oleh adanya kesenjangan sosial yang terlampau lebar, dan bahkan dalam sejumlah kasus diperparah karena adanya proses marginalisasi.
Pengalaman di masa lalu telah banyak mengajarkan pada kita bahwa, kelemahan dari program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah bermula dari kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung sentralistik atau terpusat, sehingga tidak peka pada kebutuhan local. Di sisi lain, berbagai program peningkatan kesejahteraan yang dikucurkan acapkali bersifat juga karitatif, dan memposisikan masyarakat sebagai obyek. Dengan memandang persoalan kesejahteraan sosial hanya dari aspek ekonomi saja, maka yang terjadi kemudian permasalahan kemiskinan di berbagai komunitas seringkali dianggap serba sama (uniform) dan diyakini akan dapat dipecahkan semata-mata hanya dengan mengandalkan pemberian bantuan modal usaha.
Telah ditegaskan sebagai komitmen Kepala Daerah terpilih, bahwa saat ini yang dibutuhkan agar program-program peningkatan perekonomian rakyat yang kokoh, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan upaya meminimalkan kemiskinan di Kota Malang dapat memberikan hasil yang nyata, tak pelak adalah bagaimana menggempur akar-akar kemiskinan hingga tuntas (attacking the roots of poverty). Di Kota Malang, agar perkembangan jumlah penduduk miskin bisa dikurangi dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dipercepat, maka yang dibutuhkan ke depan adalah model dan upaya-upaya baru yang terfokus pada proses pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengakuan pada potensi local, dan manajemen program yang benar-benar solid dan akuntabilitas.
1.Permasalahan Pokok
Kalau dicoba dirinci satu per satu sudah barang tentu ada banyak masalah pembangunan yang seharusnya menjadi focus perhatian Pemerintah DaerahKota Malang. Tetapi, untuk kurun waktu lima tahun ke depan (2007-2012), isu atau permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah adalah :
BIDANG
PERMASALAHAN
Politik
Secara umum masyarakat belum memiliki akses dan sarana untuk menyalurkan aspirasi secara penuh dan demokratis dalam proses pengambilan keputusan strategis yang menyangkut kepentingan mereka. Di sisi lain, partisipasi politik kaum perempuan masih rendah, oleh karena itu pengarusutamaan gender dalam berbagai segi kehidupan dan kebijakan pembangunan sangat menjadi prioritas.
Sosial
Secara umum masyarakat belum memiliki akses yang memadai terhadap berbagai bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keberdayaan masyarakat.
Ekonomi
Bahwa Kota Malang masih menghadapi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi kerakyatan. Permasalahan tersebut sebagai akibat masih kurangnya pembangunan infrastruktur, minimnya informasi peluang kerja yang benar, aman, nyaman, mudah dan murah, baik di dalam maupun luar negeri, program pembangunan yang kurang mengenai sasaran, kurang optimalnya eksplorasi dan eksploitasi SDA, dan masih minimnya infestor yang menanamkan investasi.
Keamanan
Kondisi keamanan dan ketentraman masyarakat harus diakui masih belum benar-benar mantap, sebab potensi pergesekan sosial-politik dan ekonomi yang sifatnya latent masih belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Padahal, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus ada jaminan keamanan yang kondusif bagi penyelenggara. Untuk itu, guna menjamin keamanan yang kondusif harus diciptakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Kelembagaan
Perbaikan kinerja kelembagaan sangat diperlukan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditunjang dengan penguatan kapasitas birokrasi di semua tingkat yang bersih dari KKN.

2. Isu Strategis
Secara garis besar, isu strategis yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di Kota Malang 5 tahun ke depan adalah :
a. Penanggulangan kemiskinan perkotaan;
b. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan kota;
c. Pengembangan usaha informal yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia yang profesional;
d. Penguatan basis ekonomi kerakyatan;
e. Ketahanan pangan;
f. Penegakan supremasi hukum dan HAM;
g. Perbaikan prasarana dan sarana pendidikan;
h. Beban pembiayaan pendidikan;
i. Peningkatan keterampilan anak jalanan;
j. Pembinaan PSK;
k. Optimalisasi kapasitas aparatur dan kelembagaan perangkat daerah;
l. Perlindungan bangunan dan kawasan bersejarah;
m. Penanganan genangan air dan kawasan tepi sungai;
n. Penanganan pencemaran air, udara, dan tanah;
o. Penanganan kemacetan lalu lintas kota;
p. Penanganan kawasan timur kota;
q. Penanganan ruang terbuka hijau kota.
B.Skala Prioritas
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan agenda program pembangunan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut :
a. Membina kerukunan, kebersamaan dan kerjasama seluruh elemen
dan lapisan masyarakat.
b. Menyelenggarakan upaya pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran berkeadilan sosial.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengusaha melalui
fasilitasi pemerintah kota.
d. Memantapkan kebijakan otonomi daerah secara profesional, rasional dan bertanggungjawab.
e. Menyusun prioritas pembangunan dan mengembangkan programprogran pembangunan strategis.
f. Memantapkan profesionalisme birokrasi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean government dan reinventing government.
g. Mengembangkan kapasitas daerah melalui pengembangan pegawai, penataan kepegawaian dan pengembangan kelembagaan perangkat daerah.
h. Menyelenggarakan secara konsepsional, sistematis, profesional dan berkelanjutan upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi kerakyatan.
i. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berorientasi global, berbasis produk lokal dan mengedepankan keunggulan kompetitif.
j. Meningkatkan akses kesempatan dan peluang berusaha dengan
memperluas informasi pasar kerja dan mengembangkan kualitas
sumber daya tenaga kerja.
k. Memperkuat ketahanan dan keamanan pangan daerah.
l. Mengoptimalisasikan potensi pendapatan asli daerah sendiri.
m. Memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui
peningkatan kualitas kelembagaan perangkat daerah dan aparatur
pemerintah kota.
n. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat kota.
o. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sosial
dasar perkotaan.
p. Mengembangkan seni budaya daerah dan olahraga daerah.
q. Meningkatkan kualitas perUndang-Undangan daerah dan
kesadaran hukum masyarakat kota serta penegakan hukum.
C.Strategi Pembangunan Daerah
Strategi pembangunan daerah pada dasarnya adalah kebijakan yang ditetapkan daerah dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah sebagai payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk kurun waktu 2007-2012, Pemerintah Daerah Kota Malang telah menetapkan strategi yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal dari pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah dirumuskan dan akan dilaksanakan di lapangan adalah sebagai berikut :
1.Membangun pertumbuhan ekonomi
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Malang memfokuskan diri dalam mempercepat pemulihan dan memperkokoh pondasi perekonomian daerah agar terjadi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk memacu peningkatan derajat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada semua lapisan dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta menumbuhkembangkan peranserta aktif masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.
2.Berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat
Dengan menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat berhak atas layanan kebutuhan dasar, maka lima tahun kedepan Pemerintah Kota Malang akan memfokuskan diri pada upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan public secara terbuka, adil dan terjangkau serta dapat diakses oleh masyarakat Kota Malang Berbasis pada komunitas dan kearifan lokal
3.Berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
Hasil dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru). Substansi pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
4.Pengembangan program asuransi sosial
Yang dimaksud asuransi sosial disini adalah program pembangunan yang bisa bermanfaat sebagai investasi dan penyangga kebutuhan warga masyarakat dalam jangka lebih panjang.
5.Berpusat pada rakyat
Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Orientasi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tiga dasar pemikiran. Pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah daerah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga, dan komunitas. Kedua, mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah system swa-organisasi. Ketiga, mengembangkan system-system produksi konsumsi yang diorganisir secara territorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.
D.Strategi Jangka Pendek
Setiap Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya selalu dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat maupun permasalahan dan pengaruh lingkungan eksternal. Untuk menghadapi hal tersebut, Pemerintah Kota Malang memiliki panduan dalam menentukan masa depan kota dan warganya. Panduan atau pedoman untuk menuju masa depan Kota Malang yang lebih baik dimaksud dijabarkan dalam bentuk visi dan misi, strategi, dan arah kebijakan daerah, serta prioritas daerah.
Rencana Strategis Kota Malang yang menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sebagai berikut :
1. Visi
“Terwujudnya Kota Malang yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan”.
Mandiri berarti bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah diupayakan mampu dibiayai sendiri melalui optimalisasi penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun potensi daerah lainnya.
Berbudaya berarti bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan sosial, nilai-nilai etika dan budi pekerti masyarakat Kota Malang serta nilai-nilai pendidikan.
Sejahtera berarti bahwa keseluruhan pelaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan di Kota Malang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara materiil maupun spirituil.
Berwawasan Lingkungan berarti bahwa pelaksanaan pembangunan kota tetap diupayakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan serta permukiman Kota Malang.

E.Startegi Jangka Panjang
Dalam rangka mengakomodasikan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Timur, maka untuk menjamin adanya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Malang , secara garis besar telah ditetapkan tiga agenda besar pembangunan, sebagai berikut :
1.Menciptakan Kota Malang yang aman dan damai
2.Mewujudkan Kota Malang yang adil dan demokratis
3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang
Untuk mewujudkan visi dan agenda pembangunan Kota Malang serta sesuai dengan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Timur, secara garis besar, misi pembangunan Kota Malang tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan;
2. Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melaui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota;
3. Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia Baru berlandaskan pada: negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan serta kerukunan Kota Malang;
4. Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada : wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomo daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia dan keadilan sosial;
5. Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan masyarakat;
6. Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi geografis strategis, dan sumber daya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat Kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.